Legislator Ingatkan Pentingnya Fasilitas Pendukung untuk Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Legislator Ingatkan Pentingnya Fasilitas Pendukung untuk Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti pentingnya prioritas pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di sektor industri.

Saat kunjungan kerja ke PT Mitra Adi Jaya di Sleman (17/7), yang mayoritas karyawannya (94%) adalah perempuan, Netty menekankan perlunya perusahaan menyediakan fasilitas pendukung. Fasilitas tersebut mencakup cuti haid, cuti melahirkan, ruang laktasi, dan daycare atau tempat penitipan anak.

"Perempuan yang mengalami krisis pengasuhan di rumah harus punya opsi untuk membawa anaknya ke tempat penitipan yang aman dan layak di area kerja. Ini bukan sekadar kemewahan, tapi kebutuhan mendesak yang dijamin oleh regulasi," tegas Netty dalam keterangannya, Jumat (18/7).

Baca juga:

Polisi India Kerja Keras Kuak Misteri Perempuan Rusia dan 2 Anaknya yang Tinggal di Gua, Baru Temukan sang Suami

Hal ini bertujuan agar pekerja perempuan dapat berproduktivitas optimal tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik, terutama sebagai ibu.

Ia merujuk pada Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sedang menunggu aturan turunan.

Sebagai contoh praktik baik, Netty menyebut PTPN di Gunung Mas, Bogor, yang telah menyediakan daycare dan kelompok bermain bagi anak-anak pekerjanya. Ia mendorong agar fasilitas serupa menjadi standar di industri, khususnya bagi perusahaan dengan banyak pekerja perempuan.

Baca juga:

MALIQ & D'Essentials Bermain di Daycare Anak dalam Video Musik 'Kumpul Bocah'

Menurutnya, daycare adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja perempuan.

Selain itu, Netty mengapresiasi PT Mitra Adi Jaya yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas hingga 1,3% dari total karyawan. Ia berharap inisiatif ini menginspirasi perusahaan lain untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah gender.

#Perempuan #DPR RI #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Berita Foto
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Tiga orang Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam Konferensi Pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 September 2025
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Bagikan