Legislator Ingatkan Pentingnya Fasilitas Pendukung untuk Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan
Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti pentingnya prioritas pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di sektor industri.
Saat kunjungan kerja ke PT Mitra Adi Jaya di Sleman (17/7), yang mayoritas karyawannya (94%) adalah perempuan, Netty menekankan perlunya perusahaan menyediakan fasilitas pendukung. Fasilitas tersebut mencakup cuti haid, cuti melahirkan, ruang laktasi, dan daycare atau tempat penitipan anak.
"Perempuan yang mengalami krisis pengasuhan di rumah harus punya opsi untuk membawa anaknya ke tempat penitipan yang aman dan layak di area kerja. Ini bukan sekadar kemewahan, tapi kebutuhan mendesak yang dijamin oleh regulasi," tegas Netty dalam keterangannya, Jumat (18/7).
Baca juga:
Hal ini bertujuan agar pekerja perempuan dapat berproduktivitas optimal tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik, terutama sebagai ibu.
Ia merujuk pada Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sedang menunggu aturan turunan.
Sebagai contoh praktik baik, Netty menyebut PTPN di Gunung Mas, Bogor, yang telah menyediakan daycare dan kelompok bermain bagi anak-anak pekerjanya. Ia mendorong agar fasilitas serupa menjadi standar di industri, khususnya bagi perusahaan dengan banyak pekerja perempuan.
Baca juga:
MALIQ & D'Essentials Bermain di Daycare Anak dalam Video Musik 'Kumpul Bocah'
Menurutnya, daycare adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja perempuan.
Selain itu, Netty mengapresiasi PT Mitra Adi Jaya yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas hingga 1,3% dari total karyawan. Ia berharap inisiatif ini menginspirasi perusahaan lain untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah gender.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural
Pemerintah Diharap Segera Ganti Status Bencana Hidrometeorologi yang Menghantam 3 Provinsi di Sumatera