Legislator Desak Pemprov DKI Tertibkan PKL yang Dagang di Atas Trotoar

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga (DPRD DKI)
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI menindak tegas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangan di atas trotoar. Salah satunya adalah di Jalan Mayjen Sutoyo, depan PGC, Cililitan, Jakarta Timur.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga meminta penertiban dilakukan secara humanis serta terus menggencarkan sosialisasi terkait larangan berdagang di trotoar kepada penjual maupun pembeli.
“Penanganannya harus persuasif dan humanis. Sosialisasikan juga terkait larangannya,” ujar Pandapotan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/7).
Baca juga:
Ia juga meminta kepada masyarakat untuk ikut turut berpartisipasi menertibkan PKL di trotoar. Caranya dengan tidak membeli. Sebab keberadaan PKL di trotoar berdampak pada aktivitas lalu lintas jalan. “Warga juga supaya ikut membantu jangan juga membeli di situ,” ungkap Pandapotan.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga trotoar sesuai dengan fungsi. Sehingga pejalan kaki dapat menggunakan trotoar dengan nyaman dan aman.
“Kalau untuk trotoar jangan lah, karena kalau kita kasih satu kesempatan nanti makin banyak (PKL),” tutur Pandapotan.
Baca juga:
Satpol PP DKI Jakarta Beri Peringatan 12 PKL yang Jualan di Atas Trotoar
Oleh karena itu, ia mengimbau Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) memperbanyak lokasi binaan (Lokbin) dan lokasi sementara (Loksem) untuk menampung para PKL yang masih berjualan di trotoar.
“Ada lahan yang disiapkan, kenapa enggak di situ saja? Lokbin dan Loksem. Jadi mereka ditempatkan di sana,” tandas Pandapotan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet

DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan

Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?

Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak

DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci

RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun

Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi

Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan

DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan
