Legislator Desak Pemprov DKI Tertibkan PKL yang Dagang di Atas Trotoar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 12 Juli 2024
Legislator Desak Pemprov DKI Tertibkan PKL yang Dagang di Atas Trotoar

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga (DPRD DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI menindak tegas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangan di atas trotoar. Salah satunya adalah di Jalan Mayjen Sutoyo, depan PGC, Cililitan, Jakarta Timur.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga meminta penertiban dilakukan secara humanis serta terus menggencarkan sosialisasi terkait larangan berdagang di trotoar kepada penjual maupun pembeli.

“Penanganannya harus persuasif dan humanis. Sosialisasikan juga terkait larangannya,” ujar Pandapotan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/7).

Baca juga:

Pemprov DKI Jakarta Diminta Selesaikan Penataan RW Kumuh

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk ikut turut berpartisipasi menertibkan PKL di trotoar. Caranya dengan tidak membeli. Sebab keberadaan PKL di trotoar berdampak pada aktivitas lalu lintas jalan. “Warga juga supaya ikut membantu jangan juga membeli di situ,” ungkap Pandapotan.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga trotoar sesuai dengan fungsi. Sehingga pejalan kaki dapat menggunakan trotoar dengan nyaman dan aman.

“Kalau untuk trotoar jangan lah, karena kalau kita kasih satu kesempatan nanti makin banyak (PKL),” tutur Pandapotan.

Baca juga:

Satpol PP DKI Jakarta Beri Peringatan 12 PKL yang Jualan di Atas Trotoar

Oleh karena itu, ia mengimbau Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) memperbanyak lokasi binaan (Lokbin) dan lokasi sementara (Loksem) untuk menampung para PKL yang masih berjualan di trotoar.

“Ada lahan yang disiapkan, kenapa enggak di situ saja? Lokbin dan Loksem. Jadi mereka ditempatkan di sana,” tandas Pandapotan.

#PKL #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Bagikan