Legislator Desak Pemprov DKI Tertibkan PKL yang Dagang di Atas Trotoar
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga (DPRD DKI)
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI menindak tegas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangan di atas trotoar. Salah satunya adalah di Jalan Mayjen Sutoyo, depan PGC, Cililitan, Jakarta Timur.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga meminta penertiban dilakukan secara humanis serta terus menggencarkan sosialisasi terkait larangan berdagang di trotoar kepada penjual maupun pembeli.
“Penanganannya harus persuasif dan humanis. Sosialisasikan juga terkait larangannya,” ujar Pandapotan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/7).
Baca juga:
Ia juga meminta kepada masyarakat untuk ikut turut berpartisipasi menertibkan PKL di trotoar. Caranya dengan tidak membeli. Sebab keberadaan PKL di trotoar berdampak pada aktivitas lalu lintas jalan. “Warga juga supaya ikut membantu jangan juga membeli di situ,” ungkap Pandapotan.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga trotoar sesuai dengan fungsi. Sehingga pejalan kaki dapat menggunakan trotoar dengan nyaman dan aman.
“Kalau untuk trotoar jangan lah, karena kalau kita kasih satu kesempatan nanti makin banyak (PKL),” tutur Pandapotan.
Baca juga:
Satpol PP DKI Jakarta Beri Peringatan 12 PKL yang Jualan di Atas Trotoar
Oleh karena itu, ia mengimbau Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) memperbanyak lokasi binaan (Lokbin) dan lokasi sementara (Loksem) untuk menampung para PKL yang masih berjualan di trotoar.
“Ada lahan yang disiapkan, kenapa enggak di situ saja? Lokbin dan Loksem. Jadi mereka ditempatkan di sana,” tandas Pandapotan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov