Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Rizky Faisal, mengkritisi kinerja Badan Pusat Pemulihan Aset (BPPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai belum optimal dalam mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi.
Pernyataan ini disampaikan Rizky dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11). Rizky menyoroti BPPA yang dibentuk hampir setengah tahun lalu belum menunjukkan kinerja signifikan.
“Di lembaga Kejagung sudah hampir setengah tahun Badan Pusat Pemulihan Aset apa yang kita kenal sebagai BPPA sudah dibentuk. Saat-saat ini sangat kita butuhkan pemasukan uang ke negara,” kata Rizky.
Presidium Persatuan Nasional Aktivis 1998 ini mempertanyakan kendala yang dihadapi BPPA hingga pemulihan aset yang terdengar di publik masih minim. “Yang saya ingin tanyakan Pak, apa kinerja BPPA saat ini? Dan apakah ditemui kendala sehingga belum ada kedengarannya kinerja BPPA itu?” tegas Rizky.
Baca juga:
Jaksa Agung Tegaskan Kasus Tom Lembong Bebas dari Kepentingan Politik
Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), meski banyak kasus korupsi ditangani Kejaksaan, pengembalian aset masih jauh dari optimal. Pada 2020, negara mengalami kerugian sekitar Rp56 triliun akibat korupsi, namun hanya Rp 19,6 triliun yang berhasil dikembalikan, menyisakan sekitar Rp 36,4 triliun aset yang belum kembali.
Pada 2021, Kejaksaan menghadapi kondisi yang lebih mencolok. Dari total aset tindak pidana senilai Rp62 triliun yang seharusnya dikembalikan, hanya Rp1,4 triliun yang berhasil dipulihkan, sehingga Rp60,6 triliun masih belum kembali ke kas negara.
Sementara itu, pada 2022, Kejaksaan berhasil menyelamatkan kerugian negara hingga Rp39,207 triliun dari target kerugian Rp42,747 triliun, namun sekitar Rp3,54 triliun masih belum terselamatkan.
Baca juga:
Jaksa Agung Belum Bisa Bikin Tersangka Buka Mulut Siapa Dalang Korupsi Timah
Berkenaan dengan itu, Rizky berharap BPPA dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas pemulihan aset negara, terutama mengingat tingginya kerugian negara akibat kasus korupsi yang belum tertangani sepenuhnya.
“Kita berharap BPPA segera beroperasi maksimal dan menyelamatkan aset negara dalam jumlah lebih besar. Ini penting untuk mendukung pemasukan negara di tengah kebutuhan fiskal yang tinggi,” pungkasnya. (Pon)
