Legislator Aktivis 98 Cecar Kinerja Badan Pusat Pemulihan Aset Kejagung

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 13 November 2024
Legislator Aktivis 98 Cecar Kinerja Badan Pusat Pemulihan Aset Kejagung

Aktivis 98 Rizki Faisal menjadi anggota DPR RI baru dari dapil Kepri. (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Rizky Faisal, mengkritisi kinerja Badan Pusat Pemulihan Aset (BPPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai belum optimal dalam mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Rizky dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11). Rizky menyoroti BPPA yang dibentuk hampir setengah tahun lalu belum menunjukkan kinerja signifikan.

“Di lembaga Kejagung sudah hampir setengah tahun Badan Pusat Pemulihan Aset apa yang kita kenal sebagai BPPA sudah dibentuk. Saat-saat ini sangat kita butuhkan pemasukan uang ke negara,” kata Rizky.

Presidium Persatuan Nasional Aktivis 1998 ini mempertanyakan kendala yang dihadapi BPPA hingga pemulihan aset yang terdengar di publik masih minim. “Yang saya ingin tanyakan Pak, apa kinerja BPPA saat ini? Dan apakah ditemui kendala sehingga belum ada kedengarannya kinerja BPPA itu?” tegas Rizky.

Baca juga:

Jaksa Agung Tegaskan Kasus Tom Lembong Bebas dari Kepentingan Politik

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), meski banyak kasus korupsi ditangani Kejaksaan, pengembalian aset masih jauh dari optimal. Pada 2020, negara mengalami kerugian sekitar Rp56 triliun akibat korupsi, namun hanya Rp 19,6 triliun yang berhasil dikembalikan, menyisakan sekitar Rp 36,4 triliun aset yang belum kembali.

Pada 2021, Kejaksaan menghadapi kondisi yang lebih mencolok. Dari total aset tindak pidana senilai Rp62 triliun yang seharusnya dikembalikan, hanya Rp1,4 triliun yang berhasil dipulihkan, sehingga Rp60,6 triliun masih belum kembali ke kas negara.

Sementara itu, pada 2022, Kejaksaan berhasil menyelamatkan kerugian negara hingga Rp39,207 triliun dari target kerugian Rp42,747 triliun, namun sekitar Rp3,54 triliun masih belum terselamatkan.

Baca juga:

Jaksa Agung Belum Bisa Bikin Tersangka Buka Mulut Siapa Dalang Korupsi Timah

Berkenaan dengan itu, Rizky berharap BPPA dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas pemulihan aset negara, terutama mengingat tingginya kerugian negara akibat kasus korupsi yang belum tertangani sepenuhnya.

“Kita berharap BPPA segera beroperasi maksimal dan menyelamatkan aset negara dalam jumlah lebih besar. Ini penting untuk mendukung pemasukan negara di tengah kebutuhan fiskal yang tinggi,” pungkasnya. (Pon)

#Jaksa Agung #DPR #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Pemisahan itu diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Bagikan