Laporan Akun Medsos yang Tuding PSI Reinkarnasi PKI Ditolak

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 26 September 2017
Laporan Akun Medsos yang Tuding PSI Reinkarnasi PKI Ditolak

Ketua PSI Grace Natalie bersama kader PSI di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/9). (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solideritas Indonesia (PSI) mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Pusat sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan tersebut untuk melaporkan sejumlah akun media sosial Instagram dan akun Twitter. Namun laporan belum diproses oleh penyidik lantaran sejumlah data administrasinya belum lengkap.

Pelaporan ini terkait tudingan Akun @TeSutrisna, @SalmanAfaridzi , @bajugurceleng @NOBABIBONG2019 yang telah menyebarkan isu bahwa PSI memiliki hubungan dengan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni mengatakan kedatangan hari ini guna melaporkan beberapa akun medsos karena sudah memfitnah begitu keji terhadap Partai PSI.

"Jadi pada hari ini kami dari PSI mendatangi Bareskrim untuk melaporkan sebuah fitnahan yang keji terhadap partai kami, di Instagram dan Twitter disebutkan bahwa PSI itu adalah Partai Komunis, bahwa PSI itu adalah reinkarnasi PKI," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat. Selasa (26/9).

Menurut Raja, tuduhan yang dialamatkan kepada PSI merupakan sebuah fitnah yang kejam. Sebab, Partai PSI merupakan partai yang berisikan anak muda yang fresh dan tidak memiliki hubungannya dengan konflik ideologis pada tahun 1965.

"Jadi kami meminta kepada Bareskrim nanti ada hal-hal teknis yang administratif akan kami selesaikan, tapi pada intinya kami ingin demokrasi kita tumbuh sehat tumbuh segar, jauh dari fitnah dan hoax seperti beberapa saat ini ditimpa oleh partai kami," ungkapnya.

Kata Raja, Sejumlah akun tersebut yang dilaporkan PSI menuduh logo PSI terkait dengan logo Partai Sosialis Ekual dengan Partai Komunis. Padahal, logo kelopak bunga milik PSI menggambarkan lima sila dari Pancasila.

"Padahal kalau kita lihat logo PSI, ini mawar ada lima kelopak itu menggambarkan lima sila Pancasila. Tidak mungkin kami antiterhadap Pancasila dan tiga kelopak di dalamnya adalah menggambarkan Trisakti yang itu juga bagian ide dari bung Karno dan semuanya dijelaskan di anggaran dasar. Jadi sekali lagi ini adalah fitnah yang sangat kejam kepada partai kami," bebernya.

Untuk itu, ia meminta kepada Bareskrim untuk mengusut akun-akun yang menyebar fitnah kepada partai yang diketuai Grace Natalie.

"Ada yang anonim dan ada yang pribadi dan oleh sebab itu kami datang kesini meminta polisi karena memiliki teknologi canggih untuk mengusut siapa sesungguhnya dalang dari isu-isu negatif ini," kata Raja.

Namun, dalam laporan tersebut masih ada beberapa berkas yang belum dilengkapi PSI perihal administrasi.

"Sudah diterima laporan kami tapi memang ada hal-hal administrasi teknis yang harus kami koordinasikan dengan beberapa pihak di bagian Kepolisian di bagian cybercrime dan lain sebagainya. jadi nanti supaya pasal-pasal yang dituduhkan lebih resize lebih pas untuk disebutkan," tandasnya. (Asp)

Baca juga berita terkait ujaran kebencian SARA di: Isu SARA Di Pilgub DKI Picu Konflik Horizontal

#PSI #Partai Komunis Indonesia (PKI) #Konflik SARA #Berita Fitnah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Menyatakan siap kerja keras untuk PSI.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Bagikan