Isu SARA di Pilgub DKI Picu Konflik Horizontal

Isu agama dan SARA memanaskan Pilkada DKI Jakarta. Kedua calon tak luput dari upaya pembusukan menggunakan fitnah dengan bungkus agama.

Jika cagub nomor pemilihan 2 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok 'diserang' dengan penistaan agama dan surat Al Maidah, maka cawagub nomor pemilihan 3 Sandiaga Uno difitnah dengan 'kontrak syariah'.

Dengan berbagai kondisi tersebut dan diperparah dengan menguatnya isu SARA, Pilkada DKI ini sungguh memprihatinkan. Pasalnya, dengan menilik sejumlah fenomena itu, berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tataran masyarakat.

Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Angelius Wake Kako mengatakan, jika isu tersebut kencang dihembuskan dapat menjadi ancaman besar bagi bangsa kita ke depan.

“Menaruh kebencian antar sesama anak bangsa kan sebuah proses pendidikan politik yang tidak bagus,” kata Angelius saat ditemui reporter merahputih.com Ponco Sulaksono di Margasiswa, PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/3).

Angelo menjelaskan bahwa perbedaan dalam konteks demokrasi adalah suatu keniscayaan. Tetapi ia menyayangkan, jika proses politik melahirkan kelompok-kelompok yang intoleran dan antikeberagaman.

Politik identitas, kata Angelo, bila terus dikedepankan akan berdampak besar terhadap solidaritas kebangsaan. Terlebih, elite politik di Jakarta gemar menggunakan politik identitas untuk mencapai cita-cita politiknya.

“Negara bangsa ini muncul berdasarkan perjuangan dari berbagai lapisan dan berbagai latar belakang, itulah sebenarnya Indonesia. Jadi tidak ada kelompok manapun yang mengklaim dia lebih atau hanya dia yang berkontribusi terhadap lahirnya Indonesia,” tegas Angelo.

Dia mengkhawatirkan derasnya isu SARA dan menguatnya politik identitas menjelang putaran kedua Pilkada DKI, bila dikonsumsi oleh masyarakat secara terus menerus dapat memicu lahirnya konflik sosial di tengah masyarakat.

“Kalau seandainya akar rumput kemudian terjebak dan termakan dengan isu-isu seperti itu, solidaritas kebangsaan yang seharusnya kita tenun itu susah kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional Ganjar Razuni mengatakan bahwa potensi konflik horizontal tidak boleh diabaikan. Menurutnya, benturan kekerasan itu sangat mungkin terjadi kendati besar atau kecilnya masih bisa diprediksi.

“Tinggal nanti kita lihat hasilnya, apakah suara itu berbeda jauh, relatif signifikan jauh, ataukah berbeda sedikit,” kata Ganjar di kampus Universitas Nasional, Jakarta Selatan.

Ganjar mengingatkan, bila ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pilkada DKI putaran kedua, dapat menempuh jalur yang konstitusional. Bukan dengan cara-cara yang dapat mengganggu ketertiban umum yang dapat menimbulkan gesekan sosial di masyarakat.

“Kalau ada yang tidak puas secara sengketa hasil pemilu, kan ada MK (Mahkamah Konstitusi).. Kalau menimbulkan keonaran, tentu ada instrumen-instrumen lain, ada masalah pidana. Dan instrument negara kan sudah siap untuk menghadapi itu, baik itu yang sifatnya aksi ekses daripada pilkada,” tegasnya.