Headline

Lambat Bentuk Lembaga Babadan, Kemendagri Tegur Keraton Surakarta

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 16 Juli 2019
  Lambat Bentuk Lembaga Babadan, Kemendagri Tegur Keraton Surakarta

Utusan Kemendagri Budi Prasetyo memberikan keterangan terkait pebentukan lembaga bebadan Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/7). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Utusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Prasetyo menegur Keraton Kasunanan Surakarta Hadinigrat yang dinilai lambat dalam membentuk struktur organisasi pengelolaan atau yang lembaga bebadan.

Demikian diungkapkan Budi dalam forum rapat koordinasi tentang pengelolaan Keraton Surakarta di Balai Kota Surakarta, Selasa (16/7).

Baca Juga: Lebaran Kedua, Wisatawan Ikut Berebut Gunungan Grebeg Syawal Keraton Surakarta

"Keberadaan struktur organisasi pengelolaan keraton akan memudahkan pemerintah dalam mengucurkan bantuan. Tanpa lembaga bebadan ini dana hibah dari pemerintah pusat tidak bisa cair," ujar Budi pada MerahPutih.Com.

Pertemuan utusan Kemendagri dengan Keraton Surakarta guna membahas dana hibah
Pertemuan antara utusan Kemendagri dengan pihak Keraton Surakarta terkait pembentukan Lembaga Babadan (MP/Ismail)

Budi mengungkapkan sampai saat ini belum menerima dokumen struktur organisasi dalam keraton terkait lembaga bebadan Padahal, Kemendagri sudah lama memberi tahu Keraton Surakarta agar secepanya bentuk lembaga bebadan.

"Pembentukan lembaga bebadan ini menindaklanjuti hasil rekonsiliasi pasca konflik internal dua lisme Raja Keraton Surakarta 2017. Lembaga bebadan ini sebagai pintu masuk bantuan dana hibah agar bisa mengalir ke Keraton Surakarta," kata dia.

Pemerintah telah menyiapkan dana hibah dalam nilai besar. Namun, dana itu tidak bisa dikucurkan akibat tidak ada payung hukum kuat dalam mempertanggungjawabkan dana hibah itu.

Baca Juga: Keraton Surakarta Peringati Malam Lailatulkadar dengan Kirab Tumpeng dan Lampu Lampion

"Lembaga bebadan itu sangat penting. Kami tidak bisa langsung kucurkan dana hibah pada Raja Keraton Surakarta, Paku Buwana XIII. Harus ada lembaga khusus buat mengelola dana hibah," ujarnya.

Kegiatan Grebeg Syawal di Keraton Surakarta
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar kegiatan adat grebeg Syawal di Masjid Agung, Surakarta. (MP/Ismail)

Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, KRA Dani Narsugama Adiningrat berjanji bakal mengirimkan dokumen pembentukan lembaga bebadan itu.

"Dokumen bebadan sudah terbentuk, tinggal penyerahan ke Kemendagri saja. Dana hibah dari pusat masih dibutuhkan keraton terutama untuk keperluan gaji ratusan abdi dalem dan memperbaiki bangunan," tutup Dani.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga: Keraton Surakarta Beri Bantuan Hukum kepada KGPH Benowo

#Kemendagri #Keraton Kasunanan Solo #Dana Hibah #Kasunanan Surakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Berita
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut Setiap Keluarga Terima Bantuan Dana Hibah Rp 250 Juta, Cair Bulan Ini
Beredar unggahan yang berisi Menkeu Purbaya umumkan dana hibah cair Juli ini, setiap keluarga terima Rp 250 juta. Cek kebenaran faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut Setiap Keluarga Terima Bantuan Dana Hibah Rp 250 Juta, Cair Bulan Ini
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut Dana Hibah Cair, Imbau Masyarakat Daftar ke Pemda
Beredar konten yang berisi imbauan Menkeu Purbaya meminta masyarakat untuk mendaftar ke Pemda untuk dapat dana hibah. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut Dana Hibah Cair, Imbau Masyarakat Daftar ke Pemda
Indonesia
Kejari Solo Terima Hasil Korupsi Dana Hibah KONI, Total Pengembalian Capai Rp 255 Juta
Kejari Solo menerima dana hibah KONI senilai Rp 35 juta. Kini, totalnya sudah mencapai Rp 255 juta yang diterima dari dua tersangka.
Soffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
Kejari Solo Terima Hasil Korupsi Dana Hibah KONI, Total Pengembalian Capai Rp 255 Juta
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Bagikan