Headline

Lambat Bentuk Lembaga Babadan, Kemendagri Tegur Keraton Surakarta

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 16 Juli 2019
  Lambat Bentuk Lembaga Babadan, Kemendagri Tegur Keraton Surakarta

Utusan Kemendagri Budi Prasetyo memberikan keterangan terkait pebentukan lembaga bebadan Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/7). (MP/Ismail)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Utusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Prasetyo menegur Keraton Kasunanan Surakarta Hadinigrat yang dinilai lambat dalam membentuk struktur organisasi pengelolaan atau yang lembaga bebadan.

Demikian diungkapkan Budi dalam forum rapat koordinasi tentang pengelolaan Keraton Surakarta di Balai Kota Surakarta, Selasa (16/7).

Baca Juga: Lebaran Kedua, Wisatawan Ikut Berebut Gunungan Grebeg Syawal Keraton Surakarta

"Keberadaan struktur organisasi pengelolaan keraton akan memudahkan pemerintah dalam mengucurkan bantuan. Tanpa lembaga bebadan ini dana hibah dari pemerintah pusat tidak bisa cair," ujar Budi pada MerahPutih.Com.

Pertemuan utusan Kemendagri dengan Keraton Surakarta guna membahas dana hibah
Pertemuan antara utusan Kemendagri dengan pihak Keraton Surakarta terkait pembentukan Lembaga Babadan (MP/Ismail)

Budi mengungkapkan sampai saat ini belum menerima dokumen struktur organisasi dalam keraton terkait lembaga bebadan Padahal, Kemendagri sudah lama memberi tahu Keraton Surakarta agar secepanya bentuk lembaga bebadan.

"Pembentukan lembaga bebadan ini menindaklanjuti hasil rekonsiliasi pasca konflik internal dua lisme Raja Keraton Surakarta 2017. Lembaga bebadan ini sebagai pintu masuk bantuan dana hibah agar bisa mengalir ke Keraton Surakarta," kata dia.

Pemerintah telah menyiapkan dana hibah dalam nilai besar. Namun, dana itu tidak bisa dikucurkan akibat tidak ada payung hukum kuat dalam mempertanggungjawabkan dana hibah itu.

Baca Juga: Keraton Surakarta Peringati Malam Lailatulkadar dengan Kirab Tumpeng dan Lampu Lampion

"Lembaga bebadan itu sangat penting. Kami tidak bisa langsung kucurkan dana hibah pada Raja Keraton Surakarta, Paku Buwana XIII. Harus ada lembaga khusus buat mengelola dana hibah," ujarnya.

Kegiatan Grebeg Syawal di Keraton Surakarta
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar kegiatan adat grebeg Syawal di Masjid Agung, Surakarta. (MP/Ismail)

Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, KRA Dani Narsugama Adiningrat berjanji bakal mengirimkan dokumen pembentukan lembaga bebadan itu.

"Dokumen bebadan sudah terbentuk, tinggal penyerahan ke Kemendagri saja. Dana hibah dari pusat masih dibutuhkan keraton terutama untuk keperluan gaji ratusan abdi dalem dan memperbaiki bangunan," tutup Dani.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga: Keraton Surakarta Beri Bantuan Hukum kepada KGPH Benowo

#Kemendagri #Keraton Kasunanan Solo #Dana Hibah #Kasunanan Surakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Dirjen Bahtiar menegaskan bendera Merah Putih merupakan pemersatu rakyat Indonesia sesungguhnya.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Indonesia
KPK Maraton Periksa 17 Orang Terkait Kasus Dana Hibah Jatim di Polres Malang
Terdapat sedikitnya 17 saksi yang dipanggil lembaga antirasuah untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Polres Malang, Jatim.
Wisnu Cipto - Kamis, 17 Juli 2025
KPK Maraton Periksa 17 Orang Terkait Kasus Dana Hibah Jatim di Polres Malang
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
KPK sudah merekomendasikan agar dana parpol dinaikkan agar tidak terjadi masalah moral hazard
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
Indonesia
Polisi Tunggu Hasil Tes DNA Keluarga Pastikan Klaim Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Inisial OS
Meski ciri-ciri fisik yang disebutkan keluarga cukup akurat, kepastian identitas mayat itu harus menunggu kesesuaian hasil tes DNA dengan darah pihak keluarga yang tengah dilakukan di RS Polri Kramat Jati.
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Polisi Tunggu Hasil Tes DNA Keluarga Pastikan Klaim Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Inisial OS
Indonesia
Ciri Tahi Lalat Mirip, Keluarga Yakin Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Berinisial OS
Kapolsek Pancoran Mansur mengatakan sejumlah ciri yang disebutkan keluarga sama dengan mayat yang ditemukan
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Ciri Tahi Lalat Mirip, Keluarga Yakin Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Berinisial OS
Indonesia
Kepala Mayat Misterius di Ciliwung Ternyata Masih Ada, Polisi Duga Rusak Dimakan Biawak
Kepolisian memastikan mayat itu bukan tanpa kepala sama sekali, melainkan kondisinya hilang dan rusak parah diduga karena dimakan hewan liar yang berada di Kali Ciliwung.
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Kepala Mayat Misterius di Ciliwung Ternyata Masih Ada, Polisi Duga Rusak Dimakan Biawak
Indonesia
Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung Diduga ASN Kemendagri
Ciri-ciri fisik yang disampaikan pihak Kemendagri sendiri agak mirip dengan kondisi mayat misterius itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung Diduga ASN Kemendagri
Indonesia
Besok, KPK Periksa Khofifah di Polda Jatim terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah
KPK akan memeriksa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dari APBD Provinsi Jatim 2021-2022.
Soffi Amira - Rabu, 09 Juli 2025
Besok, KPK Periksa Khofifah di Polda Jatim terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah
Indonesia
Setelah Retret Kepala Daerah, DPR Dukung Retret Seluruh Sekda di Akademi Militer Magelang
Retret sekda, akan menitikberatkan pada pengimplementasian program-program prioritas pemerintah pusat serta pengelolaan keuangan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
Setelah Retret Kepala Daerah, DPR Dukung Retret Seluruh Sekda di Akademi Militer Magelang
Bagikan