Headline

Lambat Bentuk Lembaga Babadan, Kemendagri Tegur Keraton Surakarta

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 16 Juli 2019
  Lambat Bentuk Lembaga Babadan, Kemendagri Tegur Keraton Surakarta

Utusan Kemendagri Budi Prasetyo memberikan keterangan terkait pebentukan lembaga bebadan Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/7). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Utusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Prasetyo menegur Keraton Kasunanan Surakarta Hadinigrat yang dinilai lambat dalam membentuk struktur organisasi pengelolaan atau yang lembaga bebadan.

Demikian diungkapkan Budi dalam forum rapat koordinasi tentang pengelolaan Keraton Surakarta di Balai Kota Surakarta, Selasa (16/7).

Baca Juga: Lebaran Kedua, Wisatawan Ikut Berebut Gunungan Grebeg Syawal Keraton Surakarta

"Keberadaan struktur organisasi pengelolaan keraton akan memudahkan pemerintah dalam mengucurkan bantuan. Tanpa lembaga bebadan ini dana hibah dari pemerintah pusat tidak bisa cair," ujar Budi pada MerahPutih.Com.

Pertemuan utusan Kemendagri dengan Keraton Surakarta guna membahas dana hibah
Pertemuan antara utusan Kemendagri dengan pihak Keraton Surakarta terkait pembentukan Lembaga Babadan (MP/Ismail)

Budi mengungkapkan sampai saat ini belum menerima dokumen struktur organisasi dalam keraton terkait lembaga bebadan Padahal, Kemendagri sudah lama memberi tahu Keraton Surakarta agar secepanya bentuk lembaga bebadan.

"Pembentukan lembaga bebadan ini menindaklanjuti hasil rekonsiliasi pasca konflik internal dua lisme Raja Keraton Surakarta 2017. Lembaga bebadan ini sebagai pintu masuk bantuan dana hibah agar bisa mengalir ke Keraton Surakarta," kata dia.

Pemerintah telah menyiapkan dana hibah dalam nilai besar. Namun, dana itu tidak bisa dikucurkan akibat tidak ada payung hukum kuat dalam mempertanggungjawabkan dana hibah itu.

Baca Juga: Keraton Surakarta Peringati Malam Lailatulkadar dengan Kirab Tumpeng dan Lampu Lampion

"Lembaga bebadan itu sangat penting. Kami tidak bisa langsung kucurkan dana hibah pada Raja Keraton Surakarta, Paku Buwana XIII. Harus ada lembaga khusus buat mengelola dana hibah," ujarnya.

Kegiatan Grebeg Syawal di Keraton Surakarta
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar kegiatan adat grebeg Syawal di Masjid Agung, Surakarta. (MP/Ismail)

Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, KRA Dani Narsugama Adiningrat berjanji bakal mengirimkan dokumen pembentukan lembaga bebadan itu.

"Dokumen bebadan sudah terbentuk, tinggal penyerahan ke Kemendagri saja. Dana hibah dari pusat masih dibutuhkan keraton terutama untuk keperluan gaji ratusan abdi dalem dan memperbaiki bangunan," tutup Dani.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga: Keraton Surakarta Beri Bantuan Hukum kepada KGPH Benowo

#Kemendagri #Keraton Kasunanan Solo #Dana Hibah #Kasunanan Surakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Dana Hibah Dikirim ke Rekening Pribadi, Ini Pengakuan Keraton Surakarta
Dana hibah yang diterima Keraton Solo ada dua jenis, yaknin ada hibah fisik dan hibah dana atau keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Januari 2026
Dana Hibah Dikirim ke Rekening Pribadi, Ini Pengakuan Keraton Surakarta
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Pentingnya transparansi terkait keberangkatan umrah rombongan Mirwan MS dalam proses pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat jenderal Kemendagri
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Bupati Mirwan, tetapi juga aparatur terkait lainnya di Pemkab Aceh Selatan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Indonesia
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Wamendagri Bima Arya menilai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS membuat kesalahan fatal karena pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Kemendagri akan memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umrah saat wilayahnya terkena bencana. Wamendagri Bima Arya membuka kemungkinan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Indonesia
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Program prioritas nasional ini akan dijalankan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dengan kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Indonesia
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Kemendagri mencatat hanya 14,4% desa di Indonesia memiliki batas wilayah jelas alias hanya 10.909 desa dari total 75.266 desa di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Indonesia
PB XIV Fokus Pelestarian Budaya di Era Modern, Terima Kunjungan Akademisi dan Tamu Internasional
PB XIV terima kedatangan akademisi dan tamu Korea Selatan. Bahas pelestarian budaya, digitalisasi manuskrip, serta regenerasi Abdi Dalem di Keraton Surakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 18 November 2025
PB XIV Fokus Pelestarian Budaya di Era Modern, Terima Kunjungan Akademisi dan Tamu Internasional
Indonesia
Suksesi Keraton Solo Memanas, Maha Menteri Tedjowulan: Penobatan Purbaya dan Mangkubumi Belum Sah
KGPA Tedjowulan menegaskan penobatan Purbaya maupun Mangkubumi sebagai PB XIV belum sah. Akui tidak tahu menahu soal pengukuhan
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Suksesi Keraton Solo Memanas, Maha Menteri Tedjowulan: Penobatan Purbaya dan Mangkubumi Belum Sah
Bagikan