Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan tidak ada urgensinya saat ini untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurutnya kondisi ekonomi bangsa sedang kesusahan.
“Kalau ekonomi tumbuh dua digit seperti 10, 15 atau 20 dan 25 persen barulah Oke, ataupun kalau ada split capital. Artinya, wilayah yang dianggap dekat, infrastrukturnya mudah dengan biaya yang lebih murah, mungkin akan lebih masuk akal. Namun itu pun tetap harus bertahap,” ujar Fadli Zon kepada wartawan usai Rapat di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).
Baca Juga:
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa surat yang dikirim oleh pemerintah sudah sampai ke DPR RI, namun surat tersebut masih bersifat umum dan belum disertai dokumen-dokumen terkait lainnya.
Surat tersebut pun harus melalui proses, mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan, bisa dipastikan pembahasan pemindahan ibu kota akan dilakukan oleh Anggota DPR RI periode berikutnya.
“Itupun belum tentu selesai, kalau memang targetnya 2023. Memang gampang memindahkan ibukota? Memindahkan ibu kota Negara itu harus terencana, 10, 15, atau 20 tahun baru masuk akal. Itupun bertahap. Tidak bisa dalam waktu 2-3 tahun seperti ini,” paparnya.
Baca Juga:
MPR Minta Dilibatkan Dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Jika ingin berandai-andai, tambah Fadli, jika Presiden keukeuh ingin memindahkan ibukota, selain harus memindahkan tiga puluh empat Kementerian, pemerintah juga harus memindahkan kantor lembaga Negara yang ada, termasuk kedutaan-kedutaan besar yang ada di Jakarta.
“Di Myanmar, Pemerintah Myanmar memindahkan ibukota Negara namun kedutaan besarnya tidak ada yang mau ikut pindah. Ini tentu akan menimbulkan masalah kedepannya,” pungkas Fadli. (Knu)
Baca Juga:
Belum Bahas Pemindahan Ibu Kota dengan DPR, Jokowi Dinilai Tidak Patut
