Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

La Nyalla Yakin Dugaan Suap Tito Sarat Permainan Politik

Muchammad YaniMuchammad Yani - Selasa, 16 Oktober 2018
La Nyalla Yakin Dugaan Suap Tito Sarat Permainan Politik

La Nyalla saat mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor DPD Demokrat Jatim, Jalan Kertajaya, Surabaya, Senin (17/7). (MP/Budi Lentera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Kadin Jawa Timur, La Nyalla Matalitti ikut berkomentar atas isu suap yang menimpa Kapolri Tito Karnavian. Ia mengatakan tidak yakni kalau orang yang berintegritas dengan reputasi baik dan dipercaya publik seperti Tito menerima suap.

Menurutnya, kasus yang ditujukan kepada Tito itu memiliki dimensi politik. Apalagi kasus tersebut diyakini La Nyalla adalah kasus lama. Di tahun 2017 sempat diangkat ke publik.

"Kalau sekarang diangkat lagi gara-gara Pak Amin diperiksa di Polda Metro, enggak usah ditambah gaduh lah apalagi ini tahun politik. Orang jangan dibuat curiga,” kata La Nyalla kepada awak media, Senin (15/10).

Mantan Ketua PSSI itu juga mengomentari tentang Tito yang diminta mundur. Saat Amin Rais diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya, ia sempat mendesak Kapolri Tito mundur dari jabatannya. Hal tersebut berkaitan dengan dugaan suap yang menimpa Tito.

Kapolri Tito Karnavian bersama anggota Komisi III DPR Herman Hery (kedua kanan). (MP/Dery Rindwansah)
Kapolri Tito Karnavian bersama anggota Komisi III DPR Herman Hery (kedua kanan). (MP/Dery Rindwansah)

“Kemarin saya baca Pak Tito disuruh mundur. Buat apa Pak Tito mundur? Saya rasa enggak perlu mundur karena Pak Tito sudah on the track. Kalau ada orang ngomong begini begitu enggak usah didengerin, yang penting tidak menyalahi aturan,” katanya.

La Nyalla menyinggung soal buku merah yang santer disebut-sebut terdapat nama Tito di dalamnya. Ia menyakini jika benar Tito menerima suap maka kariernya di institusi kepolisian tidak akan cemerlang seperti sekarang.

“Kalau yang disampaikan tadi buku merah, mau merah, mau putih, mau hitam, ini apa? Memang terbukti? Kalau misalkan Pak Tito terbukti harusnya bukan sekarang, sudah dari dulu. Ini kok sekarang diangkat?,” tuturnya.

Terakhir La Nyalla mencium upaya pembenturan lembaga kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada kasus Tito Karnavian. Tentu tujuan utamanya adalah keuntungan politik.

“Ini saya lihat ada tanda-tanda polisi mau diadu sama KPK, terus nanti Pilpresnya keos. Kalau pilpresnya keos batal semua nanti. Jangan sampai terjadi seperti itu lah, jadi kita harus hati-hati,” tandasnya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ada Kode 'Tina Toon' Dalam Kasus Suap Izin Proyek Meikarta

#La Nyalla Mattalitti #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Muchammad Yani

Lebih baik keliling Indonesia daripada keliling hati kamu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Bagikan