Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, memberikan orasi secara virtual pada Training Politik Nasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) MPO, Rabu (15/12).
Pada acara yang mengambil tema 'Dilema Otonomi Daerah: Antara Aspirasi Lokal dan Desentralisasi Praktik Korupsi', Ketua DPD mengutip pernyataan Ketua KPK, Firli Bahuri.
Baca Juga
"Ketua KPK Saudara Firli Bahuri mengatakan bahwa sudah seharusnya persyaratan ambang batas pencalonan presiden, atau presidential threshold dihapus. Karena menurutnya, hal itu adalah salah satu cara untuk mengentaskan korupsi atau sebagai upaya untuk menciptakan zero korupsi," kata La Nyalla dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (16/12)
La Nyalla melanjutkan, Ketua KPK mengatakan, harus 0 persen bukan diturunkan menjadi 15 persen, 10 persen, 5 persen atau angka lainnya. Sebab, menurutnya, dengan presidential threshold 0 persen maka tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.
"Karena biaya politik tinggi itulah yang menyebabkan adanya politik transaksional. Itulah sekilas isi berita yang saya sampaikan di sini sebagai pengantar," papar LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, pemberlakuan ambang batas tersebut tidak hanya berlaku di domain pencalonan presiden, tetapi juga di domain pencalonan kepala daerah.
Baca Juga
Untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau bupati/wali kota, pasangan calon harus mendapat dukungan sekian kursi di DPRD provinsi atau kabupaten/kota.
"Artinya apa? Artinya harus membayar 'uang mahar' kepada partai. Dan, ini sudah menjadi rahasia umum, meskipun dikatakan ada partai politik yang tidak menerima uang mahar," tegas dia.
Bisa dibayangkan berapa yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah yang 'memborong' partai politik. Sehingga, ada beberapa kasus Pilkada yang melawan kotak kosong atau melawan partai politik minoritas.
"Belum lagi biaya kampanye dan biaya saksi yang harus dikeluarkan," imbuhnya. (Pon)
Baca Juga
