Kudeta Myanmar Hilangkan Ratusan Nyawa, Jokowi Diminta Bersuara di ASEAN

Merahputih.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta segera bertindak pascaratusan orang tewas dalam kudeta militer di Myanmar, mengingat posisi penting penting Indonesia di kalangan negara ASEAN.

"Jika perlu Presiden (Jokowi) bisa melakukan hotline kepada para pemimpin di ASEAN karena gentingnya situasi di Myanmar," kata Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, dalam rilis yang diterima Jumat (16/4).

Baca Juga:

Situasi Myanmar Bakal Memburuk

Menurut Sukamta, kondisi yang terjadi di Myanmar saat ini adalah tragedi bagi ASEAN. Bahkan, tercatat korban tewas jumlahnya sudah mencapai 700 orang. Untuk itu, lanjut dia, para pemimpin ASEAN termasuk Indonesia harus segera melakukan tindakan nyata untuk mencegah korban jiwa berjatuhan.

Sukamta menambahkan Presiden Jokowi bisa memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bisa secara intensif melakukan komunikasi dengan para menlu di ASEAN untuk segera menggalang negara ASEAN lainnya menjamin keselamatan nyawa rakyat Myanmar.

Baca Juga:

Jokowi Serukan KTT ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

Wakil Ketua Fraksi PKS berharap, para pemimpin ASEAN jangan sampai ragu melangkah karena adanya prinsip non-intervensi ASEAN. Alasannya, kata dia, situasi yang terjadi di Myanmar saat ini dengan banyaknya korban sipil menuntut sikap tegas ASEAN untuk campur tangan.

"Yang terjadi di Myanmar saat ini sudah mengarah kepada pembunuhan massal oleh rejim secara sistematis. Ini bentuk kejahatan HAM yang sangat berat," imbuh Sukamta.

Lebih jauh, Sukamta menekankan dibutuhkan campur tangan komunitas internasional merujuk prinsip internasional Tanggung Jawab untuk Melindungi atau Responsibility to Protect (R2P) yang diusung oleh PBB.

"Dimungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika negara lain dianggap gagal melindungi warganya dari kekerasan. Para pemimpin ASEAN tentu sangat paham dengan prinsip ini dan bisa menggunakannya dalam menyikapi krisis di Myanmar,” papar dia.

"Ini juga akan menjadi desakan lebih kuat kepada PBB dan komunitas internasional lainnya melakukan tindakan konkrit atasi krisis Myanmar,” tutup Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS itu. (Knu)

Baca Juga:

Kemenlu Pastikan WNI di Myanmar Masih Aman