Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar saat ini masih relatif aman.
Kemenlu juga memandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi.
"Mempertimbangkan situasi terakhir, dipandang belum mendesak dilakukan evakuasi. Meski demikian, bagi WNI yang tidak memiliki keperluan esensial di Myanmar diimbau agar mempertimbangkan untuk pulang ke Indonesia melalui relief flight (pesawat bantuan) yang masih tersedia yaitu SQ (Singapura Airlines) dan Myanmar Airlines," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha dalam pernyataan pers, Selasa (16/3).
Baca Juga:
Korban Berjatuhan, AS Kembali Keluarkan Sanksi Bagi Militer Myanmar
Judha mengatakan, saat ini tercatat 50 WNI telah pulang menggunakan relief flight.
Dia menambahkan, terdapat beberapa aksi demo maupun penetapan darurat militer (martial law) di lokasi tempat tinggal mereka, tetapi tidak ada serangan langsung yang ditujukan kepada para WNI.
Judha mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon telah menyiapkan Sekolah Indonesia Yangon sebagai lokasi penampungan (shelter) sementara bagi WNI.
"Kemenlu dan KBRI juga akan membantu pengurusan charter flight (pesawat sewaan) jika memang opsi tersebut diminati para WNI," lanjutnya.
Judha memastikan, Kemenlu dan KBRI di Yangon terus memonitor perkembangan terakhir dan telah menyediakan akses hotline untuk membantu para WNI.
Kemlu mencatat, jumlah WNI yang menetap di Myanmar sekitar 500 orang. Mayoritas WNI tersebut bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen dan anak buah kapal (ABK).
Sebelumnya, situasi di Myanmar dilaporkan memanas setelah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan pada Minggu (14/3) menyebabkan 21 pengunjuk rasa tewas di kota Yangon, Myanmar.
Baca Juga:
Para demonstran yang menuntut dipulihkannya pemerintahan sipil dan demokrasi bersenjatakan pentungan dan pisau, melawan aparat yang melepas tembakan di area Hlaing Tharyar, di Yangon.
Junta menetapkan darurat militer di area itu setelah berbagai tempat usaha Tiongkok menjadi target serangan demonstran.
Myanmar sudah dilanda kerusuhan sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari. Junta militer masih menahan pemimpin sipil dan ketua Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi. (Knu)
Baca Juga:
Deportasi 1.086 Warga Myanmar, Malaysia Dikecam Aktivis HAM Dalam Negeri
