Jokowi Serukan KTT ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar
 Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Maret 2021
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Maret 2021 
                KTT ASEAN virtual. (Foto: Sekretariat Presiden).
MerahPutih.com- Rentetan aksi demonstrasi massa yang menolak kudeta terus berlangsung di Myanmar. Kondisi ini, kerap berakhir pada aksi kekerasan oleh aparat yang menimbulkan korban dari masyarakat sipil.
Presiden Joko Widodo menyerukan, menggelar pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk guna menyelesaikan krisis di Myanmar.
"Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/3).
Baca Juga:
Militer Myanmar Beredel 5 Perusahaan Media
Presiden Jokowi mendesak, agar dialog rekonsiliasi segera digelar guna memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar.
"Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama," kata Presiden Jokowi.
Pemerintah Indonesia mendesak untuk segera dihentikannya kekerasan di Myanmar, yang telah menyengsarakan banyak orang.
"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan dukacita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar," kata Presiden Jokowi.
Krisis tengah terjadi di Myanmar setelah angkatan bersenjata (Tatmadaw) melangsungkan kudeta pemerintahan sejak awal Februari 2021. Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Tatmadaw menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Selain itu, dilansir VOA Indonesia, Junta Militer membatasi percetakan dan penerbitan daring. Empat media swasta lainnya termasuk harian berbahasa Inggris, Myanmar Times mengumumkan penghentian penerbitan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.
Pada 8 Maret lalu, pihak militer membatalkan izin penerbitan lima organisasi media termasuk Myanmar Now, Khit Thit Media, Mizzima, dan Democratic Voice of Burma.
Kelima media itu melaporkan situasi terakhir di Myanmar setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil dengan alasan tidak terbukti adanya kecurangan pemilihan, serta menahan para pemimpin senior dari Liga Nasional untuk Demokrasi, termasuk Aung San Suu Kyi. (Knu)
Baca Juga:
Kemenlu Pastikan WNI di Myanmar Masih Aman
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
 
                      Dimediasi China, Junta Militer Myanmar dan Pasukan TNLA Sepakat Gencatan Senjata
 
                      Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
 
                      Presiden Prabowo Pulang Lebih Awal ke Tanah Air dari KTT ASEAN, Disebut Ada Hal Mendesak
 
                      Pengamat Sebut Jokowi Beralasan Proyek Kereta Cepat Investasi Sosial Sulit Dipercaya, Fakta di Lapangan Menunjukkan Sebaliknya
 
                      Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
 
                      Rumah Pensiun Hadiah Negara Hampir Rampung, Jokowi Sebut Desain Dibantu Arsitek
 
                      China dan AS Capai Kesepakatan Dagang di KTT ASEAN, Tensi Mulai Mereda?
 
                      Konflik di Myanmar Tidak Kunjung Selesai, Para Pemimpin ASEAN Desak Dialog Politik Nasional
 
                      Prabowo Inginkan ASEAN Plus Tree Tingkatkan Cadangan Beras, Perkuat Respons Darurat Antarnegara
 
                      




