Pemilu 2019

Kubu Prabowo: Hoaks Tujuh Kontainer Surat Suara Upaya Provokasi Ciptakan Kegaduhan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 Januari 2019
Kubu Prabowo: Hoaks Tujuh Kontainer Surat Suara Upaya Provokasi Ciptakan Kegaduhan

Direktur Pencapresan PKS yang juga Jubir BPN Prabowo-Sandi Suhud Alynudin (Foto: Twitter/Suhud Alynudin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno buka suara menyikapi berita bohong atau hoaks soal penemuaan tujuh kontainer surat suara yang dicoblos.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin, menyebut penyebaran hoaks tersebut sebagai bentuk upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan.

"Berita hoaks terkait tujuh kontainer surat suara itu kami melihatnya sebagai bentuk upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan," kata Suhud kepada merahputih.com, Kamis (3/1).

Menurut Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini target yang ingin dicapai dari penyebaran berita hoaks itu adalah membangun saling kecurigaan antar-peserta Pemilihan Umum (Pemilu).

Prabowo-Sandi
Pasangan Nomor Urut Dua Prabowo-Sandiaga (Foto: Twitter @sandiuno)

"Dan ketidakpercayaan kepada aparat dan penyelenggara," imbuh politisi Partai Dakwah ini.

Karena itu Suhud meminta aparat mengusut tuntas kasus hoaks tersebut. Pasalnya, beredarnya informasi sesat tersebut berpotensi menciptakan kegaduhan.

"Harus diusut tuntas, karena siapa pun pelakunya jelas memiliki agenda untuk menciptakan kekacauan," tegas dia.

Lebih lanjut Suhud membantah bahwa Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief ikut menyebarkan hoaks tersebut. Andi, kata Suhud justru meminta pihak terkait untuk menyelidiki kabar tersebut.

"Kami kira tidak, karena Pak Andi Arief sendiri mendapat kiriman berita itu dan dia minta pihak terkait untuk menyelidiki. Di twitnya Pak Andi Arief tidak menyebutkan itu sebagai berita yg pasti. Dia menyebut "kabarnya."," pungkasnya.

Sebelumnya dikabarkan melalui rekaman yang beredar bahwa ditemukan tujuh kontainer yang berisikan surat suara Pilpres 2019 di Tanjung Priok Jakarta. Masing-masing konteiner berisikan 10 juta surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan nomor urut 01. Berdasarkan rekaman, tujuh kontainer itu ditemukan oleh TNI AL dan sudah disita KPU.

Kabar soal tujuh kontainer surat suara Pilpres 2019 yang sudah dicoblos, sempat disampaikan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter-nya. Namun, cuitan Andi Arief di Twitter ini telah dihapus.

KPU dan Bawaslu pun langsung mengecek kabar tersebut ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok. Setelah dicek bersama petugas Bea Cukai, ternyata kabar tersebut tidak benar dan KPU sudah memastikan kabar tersebut merupakan hoaks. KPU sudah melaporkan pihak-pihak yang diduga terkait dengan hoaks ini ke Divisi Cyber Crime Mabes Polri.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Tim Khusus Polda Buru Dalang Dibalik Hoaks 7 Kontainer Surat Suara

#Surat Suara #PKS #Pemilu 2019 #Andi Arief
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Bagikan