Luhung Sapto
MerahPutih.com - Ketua Setara Institute, Hendardi menilai tragedi kemanusiaan di Rohingya secara etis dan politik menuntut dunia internasional untuk turun tangan melakukan intervensi kemanusiaan. Negara-negara ASEAN tidak bisa berlindung di balik prinsip menghormati kedaulatan Myanmar atas tragedi ini.
Pembiaran dunia internasional atas Rohingya diduga kuat memiliki motivasi politik ekonomi kawasan, sehingga Aung San Suu Kyi terus memperoleh proteksi politik.
"Karena belum ada rezim pengganti yang potensial dan akomodatif menjaga kepentingan sejumlah negara-negara yang memiliki kepentingan kuat," ujar Hendardi dalam keterangannya, Sabtu (2/9).
Krisis Rohingya juga didorong oleh dinamika politik dalam negeri Myanmar. Potensi gangguan keamanan terhadap kawasan tidak akan menyebar sebagaimana penyebaran kelompok ideologis ISIS. Gangguan keamanan dalam negeri dan kawasan lebih berupa meningkatnya pencari suaka ke Indonesia dan sejumlah kawasan lain.
"Para pencari suaka adalah problem human security dan kewajiban negara-negara untuk mencari resolusi terbaik bagi Rohingya," jelas Hendardi.
Secara etis, pemerintah Indonesia harus bersikap. Secara politik, pemerintah juga harus mengantisipasi kelompok-kelompok masyarakat yang mengkapitalisasi untuk kepentingan politik dalam negeri. Populisme agama akan mendapat tempat kokoh di tengah krisis kemanusiaan semacam ini, apalagi aktor yang terlibat dalam krisis, berbeda secara diameteral dalam soal agama dan etnis.
"Diskriminasi ganda dan dugaan genosida atas dasar agama dan etnis yang dialami oleh Rohingya sangat mungkin menghimpun solidaritas dan dukungan publik. Jika pemerintah tidak mengambil langkah politik, potensi ketegangan sosial di dalam negeri juga cukup tinggi,"
Indikasi keterlibatan tentara Myanmar merupakan bukti bahwa kekerasan tersebut dipelopori oleh negara. Selain intervensi kemanusiaan, advokasi Myanmar juga sangat memungkinkan untuk dipersoalkan dalam kerangka kejahatan universal.
;karena genosida merupakan salah satu kejahatan internasional yang termasuk kompetensi absolut International Criminal Court (ICC) dengan yurisdiksi internasional," ungkapnya. (Ayp)
