Krisis Enggano Mencekam! Anggota DPR Sentil Prabowo: Jangan Cuma Janji Manis

Pulau Enggano (Google Map)
Merahputih.com - Krisis isolasi Pulau Enggano yang berkepanjangan mendapat perhatian serius dari anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano.
Meskipun menyambut baik inpres tersebut, Erna Sari Dewi menegaskan bahwa Inpres ini harus segera diimplementasikan dengan tindakan nyata di lapangan, mengingat kondisi darurat yang masih dialami warga Enggano, termasuk kelangkaan logistik, listrik yang hampir padam, dan ketiadaan kapal selama empat bulan.
"Warga di sana masih hidup dalam kondisi darurat," ujar Erna Sari, Kamis (26/6).
Baca juga:
Alasan Pemerintah Pusat Turun Tangan Urai Masalah Pulau Enggano, Bikin Presiden Keluarkan Inpres
Inpres ini mencakup instruksi kepada berbagai kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, dan memperkuat layanan dasar di Pulau Enggano.
Namun, Erna Sari Dewi menekankan pentingnya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai serta pengiriman segera kapal logistik dan kapal medis pengganti untuk mengatasi kebutuhan mendesak.
Politisi Partai NasDem tersebut juga menyerukan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah, media, aktivis, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal implementasi Inpres ini agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Enggano.
Baca juga:
DPR dan Pemerintah Rakor Bahas Penyelesaian Masalah Pulau Enggano
Pulau Enggano, yang merupakan pulau terluar di Bengkulu, telah menghadapi krisis isolasi sejak awal tahun 2025 akibat terhentinya transportasi laut, yang berdampak serius pada distribusi logistik, layanan kesehatan, dan pasokan energi.
“Ini bukan sekadar program pembangunan, tapi tanggung jawab moral kita bersama. Jangan biarkan Enggano terus terpinggirkan,” ujar Legislator Dapil Bengkulu ini.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras

RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
