Krisis Enggano Mencekam! Anggota DPR Sentil Prabowo: Jangan Cuma Janji Manis
Pulau Enggano (Google Map)
Merahputih.com - Krisis isolasi Pulau Enggano yang berkepanjangan mendapat perhatian serius dari anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano.
Meskipun menyambut baik inpres tersebut, Erna Sari Dewi menegaskan bahwa Inpres ini harus segera diimplementasikan dengan tindakan nyata di lapangan, mengingat kondisi darurat yang masih dialami warga Enggano, termasuk kelangkaan logistik, listrik yang hampir padam, dan ketiadaan kapal selama empat bulan.
"Warga di sana masih hidup dalam kondisi darurat," ujar Erna Sari, Kamis (26/6).
Baca juga:
Alasan Pemerintah Pusat Turun Tangan Urai Masalah Pulau Enggano, Bikin Presiden Keluarkan Inpres
Inpres ini mencakup instruksi kepada berbagai kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, dan memperkuat layanan dasar di Pulau Enggano.
Namun, Erna Sari Dewi menekankan pentingnya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai serta pengiriman segera kapal logistik dan kapal medis pengganti untuk mengatasi kebutuhan mendesak.
Politisi Partai NasDem tersebut juga menyerukan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah, media, aktivis, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal implementasi Inpres ini agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Enggano.
Baca juga:
DPR dan Pemerintah Rakor Bahas Penyelesaian Masalah Pulau Enggano
Pulau Enggano, yang merupakan pulau terluar di Bengkulu, telah menghadapi krisis isolasi sejak awal tahun 2025 akibat terhentinya transportasi laut, yang berdampak serius pada distribusi logistik, layanan kesehatan, dan pasokan energi.
“Ini bukan sekadar program pembangunan, tapi tanggung jawab moral kita bersama. Jangan biarkan Enggano terus terpinggirkan,” ujar Legislator Dapil Bengkulu ini.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural
Pemerintah Diharap Segera Ganti Status Bencana Hidrometeorologi yang Menghantam 3 Provinsi di Sumatera
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar