Krisis Enggano Mencekam! Anggota DPR Sentil Prabowo: Jangan Cuma Janji Manis
Pulau Enggano (Google Map)
Merahputih.com - Krisis isolasi Pulau Enggano yang berkepanjangan mendapat perhatian serius dari anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano.
Meskipun menyambut baik inpres tersebut, Erna Sari Dewi menegaskan bahwa Inpres ini harus segera diimplementasikan dengan tindakan nyata di lapangan, mengingat kondisi darurat yang masih dialami warga Enggano, termasuk kelangkaan logistik, listrik yang hampir padam, dan ketiadaan kapal selama empat bulan.
"Warga di sana masih hidup dalam kondisi darurat," ujar Erna Sari, Kamis (26/6).
Baca juga:
Alasan Pemerintah Pusat Turun Tangan Urai Masalah Pulau Enggano, Bikin Presiden Keluarkan Inpres
Inpres ini mencakup instruksi kepada berbagai kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, dan memperkuat layanan dasar di Pulau Enggano.
Namun, Erna Sari Dewi menekankan pentingnya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai serta pengiriman segera kapal logistik dan kapal medis pengganti untuk mengatasi kebutuhan mendesak.
Politisi Partai NasDem tersebut juga menyerukan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah, media, aktivis, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal implementasi Inpres ini agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Enggano.
Baca juga:
DPR dan Pemerintah Rakor Bahas Penyelesaian Masalah Pulau Enggano
Pulau Enggano, yang merupakan pulau terluar di Bengkulu, telah menghadapi krisis isolasi sejak awal tahun 2025 akibat terhentinya transportasi laut, yang berdampak serius pada distribusi logistik, layanan kesehatan, dan pasokan energi.
“Ini bukan sekadar program pembangunan, tapi tanggung jawab moral kita bersama. Jangan biarkan Enggano terus terpinggirkan,” ujar Legislator Dapil Bengkulu ini.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok