KPU Rangkul Tokoh Agama Ajak Umat Ikut Sukseskan Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 18 Januari 2023
KPU Rangkul Tokoh Agama Ajak Umat Ikut Sukseskan Pemilu 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendekati sejumlah tokoh agama untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2024.

Salah satunya melakukan kunjungan ke Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam rangka audiensi menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga:

KPU Pastikan Pemilu 2024 Gunakan Sistem Proporsional Terbuka

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, beraudiensi dengan KWI merupakan lanjutan dari kegiatan bersilaturahmi dengan para pemimpin tokoh agama.

Pasalnya, sebelumnya, KPU telah mengunjungi lembaga masyarakat keagamaan lainnya. Seperti Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

“Intinya, kami mohon dukungan, mohon bantuan kerja sama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Hasyim usai melakukan dialog tertutup dengan pimpinan KWI di Jakarta Pusat, Rabu (18/1).

Hasyim menuturkan, KPU menyadari tidak bisa bekerja sendiri dan harus mendapat dukungan dari segenap komponen masyarakat termasuk KWI.

Dalam hal ini, KPU berharap, para pimpinan agama termasuk KWI untuk memberikan himbauan jemaahnya untuk bersama-sama menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Juga:

KPU Papua Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran Pemilu 2024

Sehingga dapat diselenggarakan dengan, aman, lancar, damai, demokratis dan berintegritas.

“Kami meyakini bahwa pimpinan KWI, fatwa didengar oleh warga atau jemaahnya baik itu menjadi pemilih maupun aktivitas partai politik (parpol) pada Pemilu 2024,” ucapnya.

Pimpinan KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin juga mengatakan bahwa pihaknya telah diteguhkan oleh KPU, agar tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi juga ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu.

KWI akan mendukung KPU pidan berharap agar terjadi integrasi bangsa melalui pemilu 2024 mendatang.

"Kami sebagai para pemimpin agama diteguhkan oleh pimpinan KPU untuk mengajurkan kepada jemaat, untuk tidak hanya sebagai para pemilih aktif, tetapi juga ikut sebagai penyelenggara," ungkap Antonius Subianto. (Knu)

Baca Juga:

RDP dengan Komisi II DPR, Koalisi Sipil Beberkan Chat Dugaan Instruksi KPU Loloskan Gelora

#KPU #Tokoh Agama #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Bagikan