Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Wilayah Papua Barat telah dimekarkan dengah hadirnya hadirnya Provinsi Papua Barat Daya. Kondisi ini akan mengubah penyelengaraan pemilu 2024 di wilayah tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 pada dua provinsi.
Baca Juga:
Perindo Rekrut Caleg Berkualitas Demi Target di Pemilu 2024
"Kebutuhan awal yang kami hitung sebesar Rp549 miliar, namun itu untuk cakupan 13 kabupaten dan satu kota, sementara saat ini Papua Barat hanya ada tujuh Kabupaten," kata Ketua KPU Papua Barat Paskalis.
Ia mengatakan, penghitungan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilakukan KPU Papua Barat juga untuk kebutuhan anggaran Provinsi Papua Barat Daya yang belum memiliki anggota KPU definitif.
"Jika sudah selesai kami hitung akan kami serahkan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya agar dipersiapkan di keuangan daerah," ujarnya.
Pemprov Papua Barat dan Pemprov Papua Barat Daya sudah melakukan pencadangan anggaran pemilu pada APBD 2023 sehingga tidak menganggu aktivitas keuangan daerah masing-masing.
"Secara keseluruhan angkanya tidak berubah karena kami rasa dengan perkiraan jumlah yang sebelumnya kami usulkan sudah bisa mengakomodasi penyelenggaraan pemilu di dua provinsi tersebut," jelas Paskalis.
Sementara pada tingkat KPU kabupaten/kota di Papua Barat, mengatakan sebagian besar daerah sudah mengusulkan anggaran pemilu kepada pemdanya.
"Kalau KPU kabupaten/kota tidak ada masalah dengan disahkannya Provinsi Papua Barat Daya karena tinggal melanjutkan kesepakatan dengan pemerintah daerahnya," katanya dikutip Antara. (*)
Baca Juga:
PPP Andalkan Wanita Persatuan Pembangunan Sebagai Ujung Tombak Pemenangan Pemilu
