KPU Jakut Klaim Tak Banyak Surat Suara DPRD yang Rusak saat Pelipatan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 02 Januari 2024
KPU Jakut Klaim Tak Banyak Surat Suara DPRD yang Rusak saat Pelipatan

Surat Suara di KPU Jakarta Utara. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proses pelipatan surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara. Sudah empat hari KPU Jakut melaksanakan proses pelipatan surat suara.

Hari ini KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring pelipatan surat suara di kantor KPU Jakarta Utara.

Baca Juga:

Mulai 2 - 11 Januari 2024 KPU Kirimkan Surat Suara Lewat Pos

"Ini hari ke empat pelipatan sortir surat suara Jakarta Utara, kebeneran ada 2 tempat di Jakarta Utara tempat pelipatan dan sortir surat suara," kata Komisioner KPU Jakarta Utara Divisi Teknis Ibnu Affan di Jakarta, Selasa (2/1).

Ibnu menuturkan, ada dua lokasi pelipatan surat suara di Jakarta Utara. Dikarenakan ada dua Dapil di Jakarta Utara yakni Dapil 2 dan Dapil 3.

Untuk Dapil 2 meliputi Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja dan Kecamatan Kelapa Gading. Sedangkan Dapil 3 Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok

"Di kantor KPU ini dapil 2 untuk DPRD yang kita lipat baru empat hari ini kita jalan," ucapnya.

Baca Juga:

Kontroversi Surat Suara di Taipei, TPN Ganjar-Mahfud Peringatkan KPU dan Bawaslu

Ibnu mengatakan, tidak banyak surat suara yang rusak saat pelipatan. Ia klaim surat suara yang rusak tidak lebih dari 1 persen.

"Hanya meleber tintanya dan beberapa robek saja, 1 persen pun belum sampe yang rusak surat suaranya. Mudah-mudahan sampai hari terakhir surat suara yang rusak tidak banyak," jelasnya.

Ibnu menuturkan, saat ini baru surat suara DPRD DKI Jakarta Utara Dapil 2 yang dilakukan pelipatan. Untuk surat suara DPR, DPD serta Pilpres proses selanjutnya.

"Nanti kalau ini sudah selesai baru DPR RI, kemudian DPD baru Presiden. karena surat suara dpr dan dpd belum dapet," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

DPR Segera Panggil KPU, Pertanyakan Surat Suara yang Diterima WNI di Taiwan

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Korps diplomatik di Benua Biru tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menunggu laporan jatuhnya korban dari kalangan WNI.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Indonesia
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Undang-Undang tentang PFFI tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
DPR belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail rencana pembelian sistem rudal tersebut. 

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
Indonesia
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Gus Jazilul Fawaid meminta Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum pembenahan internal Polri, memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Bagikan