KPU Diputuskan Bersalah dalam Kasus Penggelembungan Suara Golkar di Jatim VI

MerahPutih.com - Majelis Sidang Bawaslu memutuskan KPU terbukti bersalah melakukan pelanggaran terkait kasus dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di empat kabupaten/kota daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) VI. Perkara yang teregister dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 itu dilaporkan saksi dari Partai Demokrat, Saman.

"Memutuskan, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, membacakan putusan di ruang sidang, Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (26/3).

Baca juga:

KPU Bantah Ada Penggelembungan Suara

Bawaslu juga memberikan sanksi teguran kepada KPU agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. "Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-perundangan," imbuh Bagja, dikutip dari Antara.

Anggota Majelis Sidang lainnya, Puadi menyatakan perselisihan perolehan suara hasil pemilu itu nanti harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, KPU sudah menetapkan hasil Pemilu 2024 dalam Surat Keputusan KPU pada Rabu, 20 Maret 2024.

"Setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini MK. Sehingga dengan alasan hukum tersebut, majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara. Namun diperlukan sanksi administrasi lain kepada terlapor atas pelanggaran yang telah ditetapkan," papar Puadi.

Baca juga:

Tiga Hakim Konstitusi Jadi Ketua Panel Sidang PHPU Pileg

Bawaslu menilai KPU terbukti melanggar administrasi pemilu karena tidak menjalankan ketentuan pasal 91 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Kamis (21/3) pekan lalu, Saman mengaku mengetahui dugaan penambahan suara tersebut melalui Sirekap KPU. Mulanya, formulir C-Hasil suara Golkar lebih rendah, tetapi di D-Hasil suaranya tiba-tiba bertambah. Pelapor menyebutkan dugaan penggelembungan suara tersebut terjadi di Kabupaten Blitar, Kediri, Tulung Agung, dan Kota Blitar. (*)

Baca juga:

KPU Lakukan Konsolidasi Hadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di MK