KPU Bantah Ada Penggelembungan Suara PSI
Komisioner KPU Idham Holik (Foto: Dok KPU)
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali bersuara terkait melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam beberapa waktu terakhir. Mereka membantah adanya penggelembungan suara PSI dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) seperti ramai diperbincangkan publik.
"Tidak ada terjadi penggelembungan suara," kata Anggota KPU Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/3).
Baca Juga:
Suara PSI Melejit, PKB Minta KPU Tak Alergi Hitung Ulang Suara di Daerah
Idham menerangkan Sirekap merupakan alat bantu penghitungan suara sudah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data C. Hasil resmi suara Pemilu 2024 merujuk rekapitulasi penghitungan suara secara manual, bukan Sirekap.
"Kami sampaikan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, dan pada akhirnya pada tingkat rekapitulasi KPU RI tingkat nasional," jelas Idham.
Menurut Idham, perolehan suara peserta pemilu berpatokan pada Formulir (Form) C. Angka-angka yang tercatat di Sirekap harus diperiksa kembali lantaran terdapat kelemahan dalam membaca gambar foto Form C.
Baca Juga:
Real Count Terkini Pileg DPR Pagi ini, Suara PSI Dekati 4 Persen
"(Sehingga) yang ada adalah ketidakakuratan OCR (Optical Character Recognition) dalam membaca foto formulir model C.Hasil Plano. Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan hasil real count KPU per Senin (4/3), perolehan suara PSI menyentuh 2.404.212 atau 3,13 persen. Dari 65,84 persen suara yang masuk ke KPU, partai besutan Kaesang Pangarep itu makin mendekati ambang batas parlemen atau parliamentary threshold empat persen, sebagai syarat untuk memperoleh kursi di parlemen DPR. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin