KPU-Bawaslu Diminta Siapkan SDM Sehat Sambut Pemilu 2024

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 09 Juni 2021
KPU-Bawaslu Diminta Siapkan SDM Sehat Sambut Pemilu 2024

Kota Suara Pilkada. (Foto: KPU)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten dan sehat menghadapi Pemilu 2024.

"Sehingga tidak asal ambil seperti selama ini, misalnya yang dijadikan panitia pemungutan suara (PPS) tidak paham tugasnya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Selasa (8/6).

Baca Juga:

KPU Usulkan Pemilu 2024 di 21 Februari

KPU dan Bawaslu sudah mengajukan anggaran untuk tahapan Pemilu 2024. Komisi II DPR ingin Pemilu Serentak pertama itu tidak menimbulkan korban seperti Pemilu 2019.

Perhitungan suara Pilkada. (Foto:KPU)
Perhitungan suara Pilkada. (Foto:KPU)

Karena itu, KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan SDM sejak tahapan pemilu mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara. "Untuk melaksanakan itu ada berbagai tahapan dan SDM harus disiapkan," beber dia.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan Komisi II DPR akan membahas terkait anggaran yang telah diajukan KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk tahapan Pemilu 2024, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang rencananya akan digelar pada Rabu (9/6).

Baca Juga:

KPU Diminta Siapkan 2 Skenario Jadwal Pemilu 2024

Ketiga lembaga tersebut sudah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR namun belum didalami dan diputuskan.

"Rabu akan bahas anggaran, nanti bisa dilihat. Ini bukan hanya untuk anggaran tahun 2022, karena tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan tahun depan. Kami akan segera putuskan karena tahapan Pemilu 2024 akan segera mulai tahun depan," tutup dia. (Pon)

#Pilkada Serentak #Pemilu #PemiluKada #Pemilu Presiden
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan