KPK Temukan Bukti Baru Dugaan Korupsi Tanah di Pulogebang
Pengamanan gedung DPRD DKI setelah penggeledahan oleh KPK, Rabu (18/1/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah sejumlah ruangan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/1).
Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.
Beberapa ruangan yang digeledah tim penyidik yakni ruang kerja Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD M Taufik.
Baca Juga:
PSI DKI Bantah Fraksinya di Geledah KPK
"Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf Komisi C DPRD DKI Jakarta," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/1).
Dari beberapa ruangan tersebut, tim penyidik menemukan beberapa dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.
"Di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulogebang Jakarta," ujarnya.
Baca Juga:
KPK Periksa Istri dan Anak Lukas Enembe
Diketahui, dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur ini telah menjerat sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci kepada publik.
Pasalnya, hingga kini pengumpulan alat bukti masih berlangsung melalui pemeriksaan saksi-saksi, yang terdiri dari anggota DPRD DKI Jakarta, pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta dan notaris. (Pon)
Baca Juga:
KPK Tidak Akan Fasilitasi Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
2 Orang Tim Sukses Bupati Pati Sudewo Ditetapkan Tersangka Pemerasan
KPK Beberkan Awal Mula Kasus Pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo
Bupati Pati Sudewo Bantah Ada Praktik Transaksional dalam Pengisian Perangkat Desa
KPK Resmi Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Tersangka Kasus Dugaan Suap Fee Proyek dan Dana CSR
KPK Resmi Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan
KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Tersangka Kasus Pemerasan Dana CSR
KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Kasus Pemerasan Rp 2,6 Miliar