Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

KPK Tegaskan Acara PAKU Integritas dengan Capres Bukan Pansos

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Rabu, 17 Januari 2024
KPK Tegaskan Acara PAKU Integritas dengan Capres Bukan Pansos

PAKU Integritas adalah program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. (Foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah anggapan bahwa mereka menumpang tren atau panjat sosial (pansos) dengan menggelar acara penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas).

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, menyebut kegiatan ini digelar bukan karena lembaga antirasuah itu sedang terpuruk.

"Dengan ini, kami menyampaikan bahwa kegiatan pada malam hari ini bukanlah giat dadakan atau kegiatan ikut-ikutan, atau istilah trennya barang kali numpang tenar atau pansos. KPK pansos pada situasi lembaga yang sedang dalam musim tidak baik-baik saja, saat terpuruk, tergerus dari rasa kepercayaan masyarakat," kata Nawawi dalam sambutan acara PAKU Integritas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Baca juga:

Beda Gaya 3 Capres-Cawapres Saat Berkumpul di KPK

Nawawi menjelaskan, PAKU Integritas adalah program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Divisi ini juga punya program Politik Cerdas Berintegritas.

PAKU Integritas telah dilaksanakan terhadap sejumlah penyelenggara negara.

"Mulai dari para menteri kabinet dengan pasangannya masing, para pejabat gubernur, wali kota, bupati termasuk pejabat-pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian/ lembaga telah diikutsertakan di dalam giat PAKU Integritas ini," ujarnya.

PAKU Integritas malam ini (17/1) dihadiri oleh seluruh pasangan capres-cawapres Pemilu 2024.

Baca juga:

KPK Sudah Kantongi Dokumen Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat Indonesia

Nawawi menekankan, PAKU Integritas merupakan salah satu program kerja KPK untuk mencegah korupsi, terutama di kalangan penyelenggara negara.

Ia pun berharap pemimpin negara masa depan dapat menguatkan KPK. Salah satunya dengan memilih lima orang Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas yang berintegritas.

"Kami minta agar presiden berkomitmen memilih dan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat," pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Tiga Pasang Capres-Cawapres Bakal Hadiri Acara Penguatan Anti Korupsi KPK

#Ganjar Pranowo #Prabowo #Anies Baswedan #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - 1 jam, 47 menit lalu
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
KPK Amankan Barang Bukti Senilai Rp 9,06 Miliar di OTT Bupati Lombok Barat
KPK juga menyita satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp 1,2 miliar hingga kuitansi pembelian tanah milik istri LAZ senilai Rp 3,3 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
KPK Amankan Barang Bukti Senilai Rp 9,06 Miliar di OTT Bupati Lombok Barat
Indonesia
Posisi Duduk Wapres Gibran Tidak Berdampingan Presiden Prabowo Saat Sidang Kabinet, Begini Kata Mensesneg
Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 20 Juli merupakan sidang rutin pertengahan tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Posisi Duduk Wapres Gibran Tidak Berdampingan Presiden Prabowo Saat Sidang Kabinet, Begini Kata Mensesneg
Berita Foto
Keterangan Pers KPK Terkait OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
Plt Direktur Penindakan KPK, Achmad Taufik Husein bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat keterangan pers di KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Juli 2026
Keterangan Pers KPK Terkait OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
Indonesia
KPK Ungkap Skema Korupsi Proyek Lombok Barat, Bupati Lalu Ahmad Zaini Diduga Nikmati Rp 10,8 Miliar
KPK membongkar skema korupsi proyek di Lombok Barat. Bupati Lalu Ahmad Zaini diduga menerima Rp 10,8 miliar.
Soffi Amira - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Ungkap Skema Korupsi Proyek Lombok Barat, Bupati Lalu Ahmad Zaini Diduga Nikmati Rp 10,8 Miliar
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Senilai Rp9,06 Miliar
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan) Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini di KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Senilai Rp9,06 Miliar
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tersangka Kasus Korupsi Gratifikasi
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi di KPK, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Resmi Tetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tersangka Kasus Korupsi Gratifikasi
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi
KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi
Indonesia
KPK Tetapkan Tersangka dalam OTT Lombok Barat, 8 Orang Masih Diperiksa
KPK menetapkan tersangka dalam OTT di Lombok Barat, NTB. Perkara telah naik ke tahap penyidikan dan delapan orang masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Tetapkan Tersangka dalam OTT Lombok Barat, 8 Orang Masih Diperiksa
Indonesia
KPK Bocor Alus Modus OTT Bupati Lombok Barat Terkait Suap Proyek, Lengkapnya Tunggu Konpres
KPK resmi menaikkan status OTT Lombok Barat ke tahap penyidikan. Nama tersangka masih disimpan, delapan orang diperiksa termasuk Bupati Ahmad Zaini.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Bocor Alus Modus OTT Bupati Lombok Barat Terkait Suap Proyek, Lengkapnya Tunggu Konpres
Bagikan