KPK Tegaskan Acara PAKU Integritas dengan Capres Bukan Pansos

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Rabu, 17 Januari 2024
KPK Tegaskan Acara PAKU Integritas dengan Capres Bukan Pansos

PAKU Integritas adalah program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. (Foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah anggapan bahwa mereka menumpang tren atau panjat sosial (pansos) dengan menggelar acara penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas).

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, menyebut kegiatan ini digelar bukan karena lembaga antirasuah itu sedang terpuruk.

"Dengan ini, kami menyampaikan bahwa kegiatan pada malam hari ini bukanlah giat dadakan atau kegiatan ikut-ikutan, atau istilah trennya barang kali numpang tenar atau pansos. KPK pansos pada situasi lembaga yang sedang dalam musim tidak baik-baik saja, saat terpuruk, tergerus dari rasa kepercayaan masyarakat," kata Nawawi dalam sambutan acara PAKU Integritas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Baca juga:

Beda Gaya 3 Capres-Cawapres Saat Berkumpul di KPK

Nawawi menjelaskan, PAKU Integritas adalah program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Divisi ini juga punya program Politik Cerdas Berintegritas.

PAKU Integritas telah dilaksanakan terhadap sejumlah penyelenggara negara.

"Mulai dari para menteri kabinet dengan pasangannya masing, para pejabat gubernur, wali kota, bupati termasuk pejabat-pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian/ lembaga telah diikutsertakan di dalam giat PAKU Integritas ini," ujarnya.

PAKU Integritas malam ini (17/1) dihadiri oleh seluruh pasangan capres-cawapres Pemilu 2024.

Baca juga:

KPK Sudah Kantongi Dokumen Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat Indonesia

Nawawi menekankan, PAKU Integritas merupakan salah satu program kerja KPK untuk mencegah korupsi, terutama di kalangan penyelenggara negara.

Ia pun berharap pemimpin negara masa depan dapat menguatkan KPK. Salah satunya dengan memilih lima orang Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas yang berintegritas.

"Kami minta agar presiden berkomitmen memilih dan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat," pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Tiga Pasang Capres-Cawapres Bakal Hadiri Acara Penguatan Anti Korupsi KPK

#Ganjar Pranowo #Prabowo #Anies Baswedan #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - 13 menit lalu
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 29 menit lalu
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Indonesia
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
saat ini pelaku korupsi menggunakan pola layering (pelapisan) guna menyamarkan aliran dana dan tidak lagi secara fisik menyerahkan uang hasil rasuah.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 50 menit lalu
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Indonesia
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Praktik suap kini tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti pertemuan langsung dan serah terima uang secara fisik.
Dwi Astarini - 2 jam, 33 menit lalu
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Indonesia
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
KPK mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pemeriksaan LHKPN pada 2025. Ribuan pejabat dinilai dengan sistem skor dan bendera merah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Indonesia
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Ketua KPK mengungkap lembaganya melakukan 11 OTT dan menangani 48 perkara penyuapan atau gratifikasi sepanjang tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Indonesia
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
KPK telah mengembalikan aset korupsi senilai Rp 1,53 triliun ke kas negara. KPK kini terus mengoptimalkan asset recovery.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Indonesia
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama KPK untuk membahas evaluasi anggaran dan rencana kerja tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
Indonesia
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus suap perpajakan dengan mendalami PPh dan PPN, selain PBB yang kini ditangani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Indonesia
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Jaksa mempertanyakan apakah para saksi pernah melakukan survei harga sebelum proses pengadaan dilakukan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Bagikan