KPK Tegaskan Acara PAKU Integritas dengan Capres Bukan Pansos

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Rabu, 17 Januari 2024
KPK Tegaskan Acara PAKU Integritas dengan Capres Bukan Pansos

PAKU Integritas adalah program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. (Foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah anggapan bahwa mereka menumpang tren atau panjat sosial (pansos) dengan menggelar acara penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas).

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, menyebut kegiatan ini digelar bukan karena lembaga antirasuah itu sedang terpuruk.

"Dengan ini, kami menyampaikan bahwa kegiatan pada malam hari ini bukanlah giat dadakan atau kegiatan ikut-ikutan, atau istilah trennya barang kali numpang tenar atau pansos. KPK pansos pada situasi lembaga yang sedang dalam musim tidak baik-baik saja, saat terpuruk, tergerus dari rasa kepercayaan masyarakat," kata Nawawi dalam sambutan acara PAKU Integritas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Baca juga:

Beda Gaya 3 Capres-Cawapres Saat Berkumpul di KPK

Nawawi menjelaskan, PAKU Integritas adalah program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Divisi ini juga punya program Politik Cerdas Berintegritas.

PAKU Integritas telah dilaksanakan terhadap sejumlah penyelenggara negara.

"Mulai dari para menteri kabinet dengan pasangannya masing, para pejabat gubernur, wali kota, bupati termasuk pejabat-pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian/ lembaga telah diikutsertakan di dalam giat PAKU Integritas ini," ujarnya.

PAKU Integritas malam ini (17/1) dihadiri oleh seluruh pasangan capres-cawapres Pemilu 2024.

Baca juga:

KPK Sudah Kantongi Dokumen Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat Indonesia

Nawawi menekankan, PAKU Integritas merupakan salah satu program kerja KPK untuk mencegah korupsi, terutama di kalangan penyelenggara negara.

Ia pun berharap pemimpin negara masa depan dapat menguatkan KPK. Salah satunya dengan memilih lima orang Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas yang berintegritas.

"Kami minta agar presiden berkomitmen memilih dan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat," pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Tiga Pasang Capres-Cawapres Bakal Hadiri Acara Penguatan Anti Korupsi KPK

#Ganjar Pranowo #Prabowo #Anies Baswedan #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - 1 jam, 48 menit lalu
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - 2 jam, 18 menit lalu
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Indonesia
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menyita dua mobil sport, Harley-Davidson, perhiasan, hingga uang asing saat menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan WNA.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 19 menit lalu
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom. Kerugian negara sementara ditaksir hampir Rp 2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
KPK menelusuri aliran dana, aset, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Pasal TPPU berpotensi diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
Indonesia
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
Indonesia
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Frengky Aruan - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Indonesia
Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode 'Malaikat' untuk Samarkan Pembagian Duit
Dalam perkara ini, penyidik menemukan penggunaan sejumlah kode khusus untuk menyamarkan pembagian uang hasil pemerasan. 

Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode 'Malaikat' untuk Samarkan Pembagian Duit
Indonesia
Silmy Karim Terima Rp 100 Juta Sepekan Sejak Jadi Dirjen, Pakai Kode Malaikat dan Nama Band
KPK ungkap Wamen Imipas Silmy Karim terima Rp100 juta per pekan dari pemerasan izin tinggal WNA. Uang dibagi dengan kode “malaikat” dan nama grup musik.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Silmy Karim Terima Rp 100 Juta Sepekan Sejak Jadi Dirjen, Pakai Kode Malaikat dan Nama Band
Bagikan