KPK Tegaskan Acara PAKU Integritas dengan Capres Bukan Pansos

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Rabu, 17 Januari 2024
KPK Tegaskan Acara PAKU Integritas dengan Capres Bukan Pansos

PAKU Integritas adalah program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. (Foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah anggapan bahwa mereka menumpang tren atau panjat sosial (pansos) dengan menggelar acara penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas).

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, menyebut kegiatan ini digelar bukan karena lembaga antirasuah itu sedang terpuruk.

"Dengan ini, kami menyampaikan bahwa kegiatan pada malam hari ini bukanlah giat dadakan atau kegiatan ikut-ikutan, atau istilah trennya barang kali numpang tenar atau pansos. KPK pansos pada situasi lembaga yang sedang dalam musim tidak baik-baik saja, saat terpuruk, tergerus dari rasa kepercayaan masyarakat," kata Nawawi dalam sambutan acara PAKU Integritas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Baca juga:

Beda Gaya 3 Capres-Cawapres Saat Berkumpul di KPK

Nawawi menjelaskan, PAKU Integritas adalah program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Divisi ini juga punya program Politik Cerdas Berintegritas.

PAKU Integritas telah dilaksanakan terhadap sejumlah penyelenggara negara.

"Mulai dari para menteri kabinet dengan pasangannya masing, para pejabat gubernur, wali kota, bupati termasuk pejabat-pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian/ lembaga telah diikutsertakan di dalam giat PAKU Integritas ini," ujarnya.

PAKU Integritas malam ini (17/1) dihadiri oleh seluruh pasangan capres-cawapres Pemilu 2024.

Baca juga:

KPK Sudah Kantongi Dokumen Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat Indonesia

Nawawi menekankan, PAKU Integritas merupakan salah satu program kerja KPK untuk mencegah korupsi, terutama di kalangan penyelenggara negara.

Ia pun berharap pemimpin negara masa depan dapat menguatkan KPK. Salah satunya dengan memilih lima orang Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas yang berintegritas.

"Kami minta agar presiden berkomitmen memilih dan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat," pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Tiga Pasang Capres-Cawapres Bakal Hadiri Acara Penguatan Anti Korupsi KPK

#Ganjar Pranowo #Prabowo #Anies Baswedan #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sore Ini, Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri di Istana Kepresidenan
Menteri Perindustrian Sarmudji mengatakan telah menyiapkan laporan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
Sore Ini, Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri di Istana Kepresidenan
Indonesia
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
KPK ungkap korupsi BNPB seret Bima Setiawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto. Pengadaan tenda, perahu karet & HT karhutla dikorup. Simak di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
Indonesia
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
: KPK beri peringatan tegas bahaya flexing dan gaya hidup mewah keluarga yang berpotensi memicu korupsi. Cek rincian program Keluarga Berintegritas!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
Indonesia
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
KPK menggeledah kompleks Pemkab Klaten setelah menetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tujuh ruangan disegel.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dicekal meski mangkir panggilan KPK. Benarkah ia hindari pemeriksaan dan pergi ke Malaysia? Simak fakta lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Indonesia
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Kerja sama dengan KPK dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam pemanfaatan aset hasil penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan korupsi dan pendampingan tata kelola pemerintahan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Indonesia
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
KPK menggeledah delapan lokasi kasus korupsi BNPB. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita tiga mobil hingga perhiasan.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Kelas Menengah Diabaikan
Pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Kelas Menengah Diabaikan
Indonesia
Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Saat Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fokus di Monas dan DPR
Berdasarkan informasi Traffic Management Centre (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya, rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional mulai pukul 10.00 WIB hingga kegiatan selesai
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Saat Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fokus di Monas dan DPR
Bagikan