KPK Gandeng PLN Cegah Korupsi di Sektor Usaha

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 31 Mei 2022
KPK Gandeng PLN Cegah Korupsi di Sektor Usaha

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Demi mewujudkan dunia usaha tidak terlibat dalam praktik korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan PT PLN (Persero) dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi, Selasa (31/5).

Acara ini akan diselenggarakan secara hybrid dari kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (31/5) pukul 08.00-16.00 WIB.

Baca Juga

Dewas KPK Periksa Lili Pintauli Terkait Dugaan Gratifikasi MotoGP

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya KPK untuk mendorong pelaku dunia usaha tidak terlibat dalam praktik korupsi.

Salah satunya dengan membuat berbagai program dan panduan pencegahan korupsi bagi pelaku usaha dengan tujuan mendorong komitmen antikorupsi di dunia usaha.

"KPK juga memfasilitasi kolaborasi multisektoral yang melibatkan pelaku usaha dan instansi pemerintah terkait," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/5).

Harapannya, dengan berbagai inisiasi terhadap dunia usaha tersebut, para pelaku usaha memahami tentang kejahatan korupsi, dampak korupsi, serta dapat melakukan upaya-upaya nyata dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Pentingnya peran dunia usaha dalam pemberantasan korupsi adalah untuk memutus rantai korupsi yang melibatkan pelaku usaha dan badan usaha," kata Ipi.

Baca Juga

Persilakan Rakyat Tangkap Harun Masiku, KPK Dicap Kibarkan Bendera Putih

Karena, berdasarkan data penindakan KPK sejak 2004 hingga Desember 2021 tercatat 345 pelaku korupsi dari kalangan swasta atau dunia usaha. Angka tersebut menyumbang sekitar 25 persen dari total pelaku korupsi seluruhnya yaitu 1.360 orang.

Modus yang paling banyak dilakukan adalah terkait suap menyuap dan pemberian gratifikasi, yaitu mencapai 802 kasus. Kemudian diikuti pengadaan barang dan jasa sebanyak 263 kasus dan terkait perijinan sebanyak 25 kasus.

"Sebagai lembaga penegak hukum, KPK menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan melakukan penindakan, melainkan juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan dan pendidikan," lanjut Ipi.

Melalui kegiatan bimtek ini, kata Ipi, KPK melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pada sektor BUMN dan swasta untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi melalui peningkatan kapabilitas nilai-nilai integritas antikorupsi.

Kegiatan bimtek akan dibuka oleh Wakil ketua KPK Nurul Ghufron dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Hadir sebagai narasumber, yaitu Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin, dan Ahli Pembangun Integritas dan Health Care Compliance Officer PT Johnson & Johnson Indonesia Yulia Sari. (Pon)

Baca Juga

Spanduk Dukungan Firli Jadi Capres Merebak, Dewas KPK Diminta Turun Tangan

#PLN #Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK #Pendidikan Antikorupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Token Listrik Terus Berbunyi? Ini Cara Mematikan Alarm dan Mengatur Batas kWh
Bunyi alarm token listrik PLN mengganggu? Simak cara membisukan alarm sementara dengan kode 812 dan mengatur batas minimal peringatan menggunakan kode 456.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 November 2026
Token Listrik Terus Berbunyi? Ini Cara Mematikan Alarm dan Mengatur Batas kWh
Indonesia
Daftar Tarif Listrik per Kwh Kuarta 4 Oktober-Desember 2026
Pembaruan ini dikeluarkan untuk quartal 4, yakni Oktober-Desember 2026.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Daftar Tarif Listrik per Kwh Kuarta 4 Oktober-Desember 2026
Berita Foto
Evakuasi Gardu Portal Milik PLN Roboh Timpa Rumah Warga di Tangsel
Petugas PLN UPT 3 Bintaro memeriksa gardu portal berkapasitas 400 KVA yang roboh dan menimpa rumah warga di Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Evakuasi Gardu Portal Milik PLN Roboh Timpa Rumah Warga di Tangsel
Indonesia
Rincian Tarif Listrik PLN November 2026 dan Simulasi Beli Token Rp 100 Ribu, Dapat Berapa kWh?
Cek rincian tarif listrik PLN November 2026 untuk rumah tangga, bisnis, dan industri. Temukan juga hitungan pasti token Rp 100 ribu dapat berapa kWh di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Rincian Tarif Listrik PLN November 2026 dan Simulasi Beli Token Rp 100 Ribu, Dapat Berapa kWh?
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Bagikan