Noer Ardiansjah
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah khawatir usulan salah satu anggota panitia khusus hak angket KPK, Muhammad Misbakhun, agar Komisi III DPR tak membahas anggaran KPK akan berdampak terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Menurut dia, seharusnya antarlembaga negara saling menghormati tugasnya masing-masing dan menggunakan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
"Jangan sampai kemudian, ketika anggaran dihentikan akan berimplikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/6).
Tak hanya anggaran untuk KPK, Misbhakun juga mengusulkan agar Komisi III DPR memboikot anggaran Polri.
Pernyataan tersebut dilontarkannya, lantaran KPK menolak memfasilitasi kehadiran tersangka kasus dugaan keterangan palsu terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau (e-KTP) ke parlemen untuk diminta keterangannya.
Meskipun demikian, KPK masih percaya terhadap DPR bakal bekerja sesuai aturan hukum dan ketatanegaraan yang ada.
"Nanti kita lihat bersama-sama, karena ini jadi kepentingan publik," jelasnya.
Febri menegaskan, sesuai dengan surat resmi yang disampaikan kepada Pansus Angket KPK, pihaknya tak akan menghadirkan Miryam selaku tersangka dugaan memberikan keterangan palsu.
"Jadi KPK tidak dapat memberikan waktu untuk Miryam ke Pansus. Karena Miryam adalah tersangka sekaligus pihak yang sedang berada dalam tahanan KPK," pungkas Febri. (Pon)
Baca berita terkait KPK lainnya di: Sore Ini KPK Bawa Lima Orang Terjaring OTT Bengkulu Ke Jakarta
