KPK Akui AGM Sedang 'Bertarung' di Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1). Foto: MP/Dicke Prasetia
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan aliran suap yang diterima Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud. Termasuk dugaan aliran uang yang mengalir ke Demokrat, partai tempat Gafur bernaung.
"Itu nanti akan didalami di proses penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1) malam.
Baca Juga
Firli Bahuri Pastikan Kepala Daerah yang Kena OTT Bupati Penajam Paser Utara
Bukan tanpa alasan dugaan aliran suap tersebut bakal didalami lembaga antitrasuah. Gafur merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan saat ini sedang bertarung untuk memperebutkan posisi Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur.
"Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai. Kebetulan AGM ini juga dari Partai Demokrat. Dan betul tadi yang disampaikan di sana sedang ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat di Kalimantan Timur, salah satu calonnya adalah AGM," ujar Alex.
Baca Juga
Selain itu, keberadaan Gafur di Jakarta juga tak luput dari perhatian KPK. Gafur bersama sejumlah pihak, termasuk Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK mengamankan uang tunai sejumlah Rp 1 Miliar dan rekening bank atas nama Nur Afifah dengan saldo Rp 447 juta. Diduga uang tersebut berkaitan dengan pemilihan Ketua DPD Demokrat Kaltim.
Baca Juga
Terjaring OTT KPK, Intip Deretan Miliaran Harta Bupati Penajam Paser Utara!
Sejauh ini KPK belum mendapatkan informasi adanya aliran dana ke partai politik. Namun, ia menegaskan, peristiwa-peristiwa tersebut akan menjadi petunjuk guna pendalaman lebih lanjut dalam proses penyidikan.
"Tentu simpul-simpul tadi dikaitkan dengan pemilihan DPD atau di Jakarta yang bersangkutan juga bersama dengan bendahara partai ya ini kan menjadi petunjuk. Nanti akan dilihat di proses penyidikan," kata Alex. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026