Terjaring OTT KPK, Intip Deretan Miliaran Harta Bupati Penajam Paser Utara!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 13 Januari 2022
Terjaring OTT KPK, Intip Deretan Miliaran Harta Bupati Penajam Paser Utara!

Rumah Jabatan Bupati Penajam Paser Utara, serta sejumlah ruangan kantor di lingkungan pemerintah kabupaten setempat disegel KPK (Antaranews/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 36,72 miliar. Politikus Demokrat itu ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (12/1).

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat merahputih.com, Rabu (13/1), salah satu kepala daerah termuda di Indonesia itu terakhir melaporkan hartanya ke KPK pada Februari 2021.

Baca Juga

Firli Bahuri Pastikan Kepala Daerah yang Kena OTT Bupati Penajam Paser Utara

Harta Abdul Gafur terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak. Untuk harta tidak bergerak,
ia tercatat memiliki sepuluh bidang tanah dan bangunan yang berada di Balikpapan dan Jakarta Barat. Total nilai aset tersebut sebesar Rp 34.295.376.075.

Sementara untuk harta bergerak, Abdul Gafur tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai
Rp 509.000.000. Rinciannya yakni mobil Ford Fiesta 2011 senilai Rp 190 juta; mobil Honda City 2009 senilai Rp175 juta; mobil Honda CRV 2008 senilai Rp 140 juta dan motor Yamaha Mio Soul 2007 senilai Rp 4 juta.

Baca Juga

KPK Gelar OTT di Penajam Paser Utara

Mantan Bendahara Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 1.375.000.000 dan kas dan setara kas lainnya senilai Rp 546.000.000. Sehingga total hartanya sebesar Rp 36,72 miliar.

Selain Abdul Gafur, tim penindakan KPK juga turut mencokok 10 orang lainnya. Mereka ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap dan gratifikasi.

Baca Juga:

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar saat OTT Bupati Banyuasin

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.

"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (13/1).

Diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang disiapkan menjadi lokasi ibu kota negara baru. (Pon)

#Breaking #Penajam Paser Utara #Ott Kpk #KPK #Kasus Korupsi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
OTT Bupati Muara Enim, KPK Angkut 10 Orang di Jakarta dan Sumsel
Lima orang merupakan dari unsur pemkab, sisanya pihak swasta.
Dwi Astarini - 44 menit lalu
OTT Bupati Muara Enim, KPK Angkut 10 Orang di Jakarta dan Sumsel
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT, Total 10 Orang Diamankan
KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan. Total 10 orang diamankan, terdiri dari unsur Pemkab Muara Enim dan pihak swasta.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 1 menit lalu
KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT, Total 10 Orang Diamankan
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.
Dwi Astarini - 1 jam, 25 menit lalu
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Indonesia
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Komisi XIII DPR mendesak audit nasional usai terbongkarnya kasus korupsi izin tinggal WNA.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Indonesia
BMKG Catat Tsunami Gelombang Pertama Gempa M 7,7 di 3 Lokasi, Tingginya Belasan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi gelombang tsunami pertama pascagempa tektonik magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi, Senin (8/6) pagi, telah tiba.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Juni 2026
BMKG Catat Tsunami Gelombang Pertama Gempa M 7,7 di 3 Lokasi, Tingginya Belasan
Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Kegiatan atau tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih bisa dijalankan oleh menteri.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Bagikan