Terjaring OTT KPK, Intip Deretan Miliaran Harta Bupati Penajam Paser Utara!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 13 Januari 2022
Terjaring OTT KPK, Intip Deretan Miliaran Harta Bupati Penajam Paser Utara!

Rumah Jabatan Bupati Penajam Paser Utara, serta sejumlah ruangan kantor di lingkungan pemerintah kabupaten setempat disegel KPK (Antaranews/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 36,72 miliar. Politikus Demokrat itu ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (12/1).

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat merahputih.com, Rabu (13/1), salah satu kepala daerah termuda di Indonesia itu terakhir melaporkan hartanya ke KPK pada Februari 2021.

Baca Juga

Firli Bahuri Pastikan Kepala Daerah yang Kena OTT Bupati Penajam Paser Utara

Harta Abdul Gafur terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak. Untuk harta tidak bergerak,
ia tercatat memiliki sepuluh bidang tanah dan bangunan yang berada di Balikpapan dan Jakarta Barat. Total nilai aset tersebut sebesar Rp 34.295.376.075.

Sementara untuk harta bergerak, Abdul Gafur tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai
Rp 509.000.000. Rinciannya yakni mobil Ford Fiesta 2011 senilai Rp 190 juta; mobil Honda City 2009 senilai Rp175 juta; mobil Honda CRV 2008 senilai Rp 140 juta dan motor Yamaha Mio Soul 2007 senilai Rp 4 juta.

Baca Juga

KPK Gelar OTT di Penajam Paser Utara

Mantan Bendahara Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 1.375.000.000 dan kas dan setara kas lainnya senilai Rp 546.000.000. Sehingga total hartanya sebesar Rp 36,72 miliar.

Selain Abdul Gafur, tim penindakan KPK juga turut mencokok 10 orang lainnya. Mereka ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap dan gratifikasi.

Baca Juga:

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar saat OTT Bupati Banyuasin

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.

"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (13/1).

Diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang disiapkan menjadi lokasi ibu kota negara baru. (Pon)

#Breaking #Penajam Paser Utara #Ott Kpk #KPK #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Terkait Proyek Infrastruktur Jalan
Dugaan penerimaan tersebut terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
KPK Ungkap OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Terkait Proyek Infrastruktur Jalan
Indonesia
Barbuk OTT Bupati Sirajudin Lasena di 3 Provinsi, Duit Ratusan Juta Disita KPK
KPK menyita barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah dalam OTT Bupati Bolmut Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR.
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
Barbuk OTT Bupati Sirajudin Lasena di 3 Provinsi, Duit Ratusan Juta Disita KPK
Indonesia
OTT di 3 Provinsi, KPK Sergap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di Jakarta
KPK menggelar OTT di 3 provinsi dan menangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di Jakarta bersama 13 orang lainnya terkait dugaan korupsi pemkab
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
OTT di 3 Provinsi, KPK Sergap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di Jakarta
Indonesia
14 Orang Ditangkap di OTT Bupati Sirajudin Lasena, Termasuk Kepala Dinas
KPK amankan 14 orang dalam OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena. Pihak yang diciduk mulai dari Kepala Dinas, ASN, hingga swasta.
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
14 Orang Ditangkap di OTT Bupati Sirajudin Lasena, Termasuk Kepala Dinas
Indonesia
KPK Incar Gurita Aset Mewah Ipda Polisi Yayat di Skandal Suap Bupati Bekasi
Ipda Polisi Yayat Sudrajat menguasai belasan aset mewah hasil aliran suap proyek Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
KPK Incar Gurita Aset Mewah Ipda Polisi Yayat di Skandal Suap Bupati Bekasi
Indonesia
OTT Terbaru KPK, Nasib Bupati Sirajudin Lasena Ditentukan dalam 24 Jam
Tim penyidik lembaga antirasuah berhasil mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, bersama beberapa pihak terkait lainnya.
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
OTT Terbaru KPK, Nasib Bupati Sirajudin Lasena Ditentukan dalam 24 Jam
Indonesia
KPK Gelar OTT, Tangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara
Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena dan sejumlah pihak lainnya.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
KPK Gelar OTT, Tangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara
Indonesia
Kuasa Hukum Silmy Karim Soroti Prosedur Upaya Paksa KPK di Praperadilan
Salah satu yang dipersoalkan berkaitan dengan kesesuaian surat, tanggal, dan prosedur dalam proses penyidikan.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Kuasa Hukum Silmy Karim Soroti Prosedur Upaya Paksa KPK di Praperadilan
Indonesia
Bupati Pati nonaktif Sudewa Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut
Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Pati nonaktif Sudewa dengan hukuman 8,5 tahun penjara atas kasus suap proyek DJKA dan pemerasan perangkat desa.
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
Bupati Pati nonaktif Sudewa Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut
Indonesia
Praperadilan Silmy Karim, Kuasa Hukum Uji Dasar Penetapan Tersangka dan Proses OTT
Dasar penetapan tersangka menjadi salah satu hal yang akan diuji dalam praperadilan.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Praperadilan Silmy Karim, Kuasa Hukum Uji Dasar Penetapan Tersangka dan Proses OTT
Bagikan