Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Angka positivity rate atau perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di Kota Tangerang selama tiga hari terakhir mencapai 20,6 persen.
Pemerintah Kota Tangerang paling tidak, sudah tiga hari melaksanakan swab massal, dari testing sebanyak 5.587 spesimen, yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.154 orang atau 20,6 persen positifity yang tersebar dari 13 kecamatan.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, meminta kepada pegawai untuk memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat dengan membatasi kegiatan masyarakat maupun aktifitas di sejumlah sektor.
Baca Juga:
Ini Kata Anies Soal Pemecatan 8 Anggota Dishub Langgar PPKM Darurat
Kegiatan pengawasan tersebut melalui Operasi Aman Bersama (OAB) yang dilakukan pegawai di seluruh wilayah bersama Kepolisian dan TNI dengan sasaran adalah warga maupun pelaku usaha yang melanggar aturan protokol kesehatan.
"Sebab dengan berkurangnya mobilitas masyarakat maka akan menekan penyebaran COVID-19 yang saat ini kasusnya sedang mengalami lonjakan sangat drastis," ujarnya.
Kepada Camat dan Lurah di seluruh wilayah, ia mengimbau mengoptimalkan program Tangguh Jaya Sigacor pada setiap RT/RW. Dalam kegiatan di lapangan adalah berupa pengawasan lingkungan untuk menekan penyebaran COVID-19
Arief mengajak untuk bisa mendoakan para tenaga kesehatan, para pegawai atau orang-orang yang telah gugur dalam mengentaskan pandemi.
"Mari kita bersama-sama untuk bisa mendoakan rekan-rekan kita yang telah gugur dalam melaksanakan tugasnya mengentaskan pandemi COVID-19, Semoga Allah SWT menempatkan mereka di sisi terbaik-Nya," katanya.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut mobilitas penduduk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) menurun drastis akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli 2021.
"Terlihat penurunan drastis pada mobilitas penduduk di jabodetabek pasca penerapan PPKM Darurat jika dilihat detail pada 'google mobility report', penurunan paling tinggi terjadi pada mobilitas ke tempat kerja, tempat umum dan stasiun," katanya.
Satgas COVID-19 mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah melakukan langkah preventif untuk mengurangi COVID-19.
"Yang terpenting perkantoran yang bukan sektor esensial wajib taat pada peraturan PPKM darurat dengan memberlakukan WFH (Work From Home) 100 persen pada karyawannya, kita tidak ingin ada penularan di perkantoran sehingga karyawan membawa virus ke rumahnya dan meningkatkan potensi klaster keluarga," ujar Wiku. (Asp)
Baca Juga:
Aturan PPKM Darurat di 15 Daerah Non Jawa-Bali
