Headline

Kongres V PDIP Secara Khusus Soroti Kebijakan Anggaran dan Legislasi

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 07 Agustus 2019
 Kongres V PDIP Secara Khusus Soroti Kebijakan Anggaran dan Legislasi

Ketua SC Kongres V PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan keterangan kepada awak media di Bali (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kongres V PDI Perjuangan akan membahas sejumlah topik penting dan akan mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan, termasuk menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. Semuanya akan dibahas di lima komisi.

Oleh karenanya, salah satu yang penting dalam kongres ini adalah, keputusan kongres yang nanti akan digodok dalam 5 komisi.

Baca Juga: Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan Bakal Hadiri Kongres PDI Perjuangan

Menurut Ketua Steering Committee (SC) Kongres V PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat,akan ada lima komisi disiapkan untuk membahasnya.

Komisi I adalah komisi tentang ideologi dan Trisakti. Komisi II adalah komisi tentang politik dan legislasi.

Ketua SC dan OC Kongres V PDIP bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sanur
Ketua OC dan SC Kongres V PDIP mengapiti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers kepada awak media di Sanur, Bali, Rabu (7/8) (Foto: antaranews)

"Baik itu legislasi untuk anggaran, pengawasan, maupun kebijakan. Agar semuanya sejalan garis ideologi partai," kata Djarot dalam konferensi pers di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Rabu (7/8).

Komisi III tentang kebudayaan yang angkat khusus topik kebudayaan, khususnya mengenai strategi kebudayaan Indonesia hingga 2050.

Komisi IV tentang Pemilu. Karena tahun 2020 Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak di 270 Kabupaten/Kota, maka PDIP mempersiapkan rekomendasi khusus. Salah satu tujuannya adalah bagaimana agar partai siap menghadapi pilkada dengan target kemenangan di atas 60 persen.

Komisi V akan membahas tata kelola partai yang mengikuti perkembangan zaman.

Menurut Djarot, topik ini dipilih karena PDIP sadar betul bahwa 2024 adalah puncak regenerasi menyeluruh. Misalnya nanti akan ada 70 persen pemilih muda. Karena itu partai harus beradaptasi menjadi partai yang modern yang memberikan konten untuk anak muda.

"Juga tentang arah perjuangan bangsa ini," imbuhnya.

Selain itu, akan ada dua sub komisi yakni menyangkut rehabilitas kader dan yang menyangkut kepada daerah.

Baca Juga: PDIP Larang Kader Cari Sumbangan untuk Kongres Bali

Ketua Organizing Committee (OC) Kongres V, I Wayan Koster, meyatakan pihaknya menyiapkan pelayanan agar kongres berlangsung lancar aman, damai, sukses dan memberi nuansa wajah berkebudayaan serta ramah lingkungan.

Rangkaian acara kongres dimulai pada malam ini dengan gelaran budaya malam dari berbagai daerah. Sekaligus juga digelar ramah tamah dengan para utusan dan undangan lain.

"Selain acara dihadiri para utusan, ada penggembira yang akan berjalan dengan tertib, datang dari berbagai daerah. Kami siapkan tempat khusus melayani para penggembira di Pantai Matahari Terbit. Di sana ada menu kuliner lokal dan dapur umum Baguna dan hiburan," tutup Wayan Koster.(Knu)

Baca Juga: Megawati Pertimbangkan Bentuk Ketua Harian PDIP

#PDI Perjuangan #Kongres PDIP #Djarot Saiful Hidayat #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan