Kompensasi Dampak Penerima Vaksin, Pemerintah Dituntut Konsisten

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pada 9 Februari 2021.

Perpres itu sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Pemerintah mengeluarkan aturan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai bentuk atau wujud tanggung jawab kepada pihak yang divaksinasi jika mengalami cacat atau bahkan meninggal dunia

Baca Juga:

PKS Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan

"Ini wujud tanggung jawab negara. Karena pemerintah menjamin biaya pengobatan dan perawatan penerima vaksin yang mengalami kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (15/2).

Kemudian pasal 15A ayat (4) menyatakan terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

"Biaya pengobatan dan perawatan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan," terang Gurun.

Ia berharap semua pihak tetap menghormati dan mendukung langkah pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Aturan ini harus konsisten dilakukan agar warga tak menjadi korban.

"Pemerintah juga perlu konsisten memberikan ganti rugi jika ada yang mengalami efek samping," tutur Gurun.

Walaupun klausul yang tertuang hanya tanggung jawab perdata, di sana belum tertuang tanggung jawab pidana dan administrasi negara.

"Ini yang perlu ditambah agar ada efek jera," tutup Gurun.

Dikutip dari lembaran perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Sabtu (13/2). Salah satu aturan yang memuat soal pemberian kompensasi untuk peserta vaksinasi yang mengalami kecacatan atau meninggal dunia setelah disuntik vaksin COVID-19.

Baca Juga:

Penghentian Bansos sampai Pidana Menanti Penolak Vaksinasi COVID-19

Aturan itu tercantum pada pasal 15B Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Riciannya sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh Pemerintah.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa santunan cacat atau santunan kematian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Sementara itu, apabila terjadi kejadian ikutan pasca-vaksinasi yang membutuhkan pengobatan dan perawatan medis, pemerintah juga mengatur ketentuannya.

Ketentuan yang dimaksud tertuang di pasal 15A ayat (4). Pasal itu berbunyi:

Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan

b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Selanjutnya, ayat (5) pasal yang sama menjelaskan ketentuan pelayanan kesehatan.

Yaitu apabila peserta vaksinasi berstatus sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang nonaktif dan selain peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik Vaksinasi COVID-19 Helena Lim