Andika Pratama
MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah melakukan pengadaan vaksin COVID-19 sebanyak 426 juta dosis. Jumlah sebanyak itu bakal digunakan untuk melakukan vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk dengan masing-masing 2 dosis.
Menanggapai hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah bisa lebih mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada kelompok target kedua dan seterusnya yakni petugas layanan publik dan lansia.
Baca Juga
Lantik Pengurus DPTW DKI Baru, PKS Targetkan Tambah Kursi Pemilu 2024
“Jika tidak dilakukan upaya percepatan, maka target ini tidak akan bisa terealisasi dan akan berdampak pada kemunduran jadwal dan target keseluruhan," papar Mufida di Jakarta, Minggu (14/2)
Sebab saat ini, kata dia, setelah hampir satu bulan pelaksanaan vaksinasi, baru sekitar 1,01 juta tenaga medis yang sudah divaksin dosis pertama atau 70 persen dari target, sedangkan untuk dosis kedua baru 345 ribuan atau baru 23,5 persen dari target.
Melihat realisasi ini, maka pelaksanaan vaksinasi ini harus menambah fasilitas dan tenaga vaksinator sehingga jumlah yang divaksin setiap harinya bisa lebih banyak. Apalagi target pemerintah sampai bulan April sudah terlaksana vaksinasi untuk petugas publik (target 17,4 juta) dan lansia (target 21,5 juta).
Ia juga mendesak agar pemerintah juga bisa memastikan bahwa vaksin tersebut bisa tersedia segera sesuai kebutuhan. Mengingat sampai saat ini jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia baru sekitar 18 juta dosis dengan rincian 3 juta vaksin jadi dan 15 juta seed vaccine yang akan dijadikan vaksin oleh Biofarma.
Apalagi, ujarnya, dalam situasi pandemi yang melanda hampir seluruh negara, membuat semua negara berlomba mendapatan vaksin COVID-19.
Ia menyebut, negara-negara dengan jumlah konfirmasi positif besar seperti Amerika Serikat, India, Meksiko, Inggris yang perekonomiannnya kuat juga ikut memperebutkan vaksin ini.
“Kita minta pemerintah memberikan informasi yang jelas jadwal kedatangan daru vaksin yang sudah dipesan untuk menjamin ketersediaan,” paparnya.
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan jangan sampai terjadi kebocoran dalam pelaksanaan vaksinasi ini seperti vaksin yang diberikan kepada yang tidak berhak untuk mendapat prioritas. Prioritas saat ini adalah tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia yang memang harus dilindungi lebih dulu.
Mufida menekankan, di luar kelompok itu harus menunggu sesuai dengan termin waktu yang dirancang pemerintah. Oleh karena ini terkait dengan adanya upaya vaksin mandiri atau gotong royong.
Mufida meminta agar dipastikan bahwa pemerintah harus tetap fokus dan prioritas pada target vaksinasi nasional yang sudah ditentukan.
“Jangan sampai terganggu target vaksinasi nasional," ungkap Mufida.
Sejalan dengan vaksin dari luar, Mufida mengingatkan agar pemerintah dan semua pihak, mendorong percepatan proses uji klinis Vaksin Merah Putih, karya anak bangsa. (Asp)
Baca Juga
Kemenkes Keluarkan SE Vaksinasi COVID-19 Pada Lansia, Komorbid dan Penyintas
