Komnas PT Tolak Undangan Pansus RUU Pertembakauan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 11 Juli 2017
Komnas PT Tolak Undangan Pansus RUU Pertembakauan

Seorang petani menyirami tanaman tembakau (ANTARA FOTO/Saiful Bahri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menolak undangan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pertembakauan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan hanya menyampaikan surat penolakan terhadap RUU tersebut.

"Penolakan itu sudah absolut dan sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 14 Maret 2017 untuk tidak lagi membahas RUU Pertembakauan," kata Ketua Umum Komnas PT Dr dr Prijo Sidipratomo SpRad(K) melalui pesan tertulis di Jakarta, Senin (10/7) kemarin.

Komnas PT mendapat undangan RDPU dari Pansus RUU Pertembakauan pada Senin, bersama dengan asuransi kesehatan, fakultas kesehatan masyarakat dan ikatan ahli kesehatan masyarakat.

Selain menolak menghadiri undangan Pansus RUU Pertembakauan, Komnas PT juga mendukung pemerintah untuk menolak RUU Pertembakauan tanpa daftar inventaris masalah (DIM).

"Pesan utama yang ingin disampaikan Komnas PT adalah kami bersama organisasi-organisasi masyarakat lainnya konsisten menolak RUU Pertembakauan. Alasan penolakan ini sudah disampaikan berkali-kali dalam berbagai forum," tuturnya.

Karena itu, ketidakhadiran Komnas PT pada RDPU yang diadakan Pansus RUU Pertembakauan merupakan sinyal desakan agar pembahasan RUU Pertembakauan tidak lagi dilanjutkan.

Komnas PT hanya menyampaikan surat penolakan RUU Pertembakauan sebagai jawaban atas undangan RDPU yang telah diserahkan kepada pansus yang diketuai politisi Partai Golkar Firman Soebagyo itu.

Sumber: ANTARA

#Rapat Dengar Pendapat #RUU Pertembakauan #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Revisi UU HAM Diklaim Bukan Buat Perebutan Kewenangan Antarlembaga Kementerian dengan Lembaga Independen
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bukan merupakan ajang perebutan kewenangan antarlembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Revisi UU HAM Diklaim Bukan Buat Perebutan Kewenangan Antarlembaga Kementerian dengan Lembaga Independen
Bagikan