Frengky Aruan
MerahPutih.com - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiyono Suwadi meminta Komisi III DPR RI untuk membuka draft revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke publik.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Mewujudkan KUHAP yang Selaras Dengan KUHP: Tantangan dan Solusi" yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), Sabtu (8/3).
Menurut Pujiyono, keterbukaan ini penting agar masyarakat, terutama wartawan, aktivis, dan akademisi, dapat berpartisipasi dalam pembahasan.
"Menurut saya, penting untuk diskusi keilmuan di publik dibuka seluas-luasnya. Yang kita bahas hari-hari ini kan soal kemungkinan-kemungkinan, padahal draftnya sendiri tidak tersedia," katanya.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ini menekankan, keterbukaan draft revisi KUHAP bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi untuk masa depan hukum di Indonesia.
Baca juga:
LBH Jakarta Soroti Potensi Pelanggaran Hak Tersangka dan Kewenangan Absolut di RUU KUHAP
"Ini bukan untuk kepentingan satu-dua tahun ke depan, tetapi untuk anak cucu kita. KUHAP yang baru harus menjamin KUHP kita berjalan dengan baik," ungkapnya.
Ia berharap DPR segera membuka draft tersebut agar bisa dikaji oleh berbagai elemen masyarakat.
"Buka menurut saya rancangan KUHAP yang sekarang ada di DPR. Biar wartawan bisa terlibat, civil society bisa terlibat, kaum akademisi bisa terlibat," ujarnya.
Hal ini, lanjut Pujiyono, untuk memberikan masukan positif untuk hukum Indonesia ke depan.
"Ini akan memberikan masukan positif bagi masa depan hukum kita, seperti KUHP yang sudah berlaku selama 70 tahun," pungkasnya. (Pon)
![[HOAKS atau FAKTA]: RUU KUHAP Disahkan, Aparat Boleh Tangkap Orang tanpa Bukti](https://img.merahputih.com/media/a4/21/17/a42117acd40d007883d81b25f62238a3_182x135.png)
