Frengky Aruan
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi membantah adanya penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.
Ini ditegaskan Bambang merespons bergulirnya isu penghapusan BBM bersubsidi. Dia menekankan BBM subsidi tidak bisa dihapus begitu saja tanpa dibahas di parlemen.
"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo Subianto malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil," kata Bambang dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (21/2).
Legislator Gerindra itu mengamini jika Presiden Prabowo menginginkan subsidi BBM tepat sasaran. Sehingga, kata dia, diperlukan pembenahan dalam penyaluran BBM subsidi tersebut.
"Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," katanya.
Baca juga:
Konsumsi BBM Dipastikan Melonjak Saat Idul Fitri, Banyak Warga Balik Kampung
"Bapak presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu', jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil," imbuhnya.
Di sisi lain, Bambang meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang dibelokkan oleh pihak tertentu. Dia menyatakan pernyataan Luhut bukan mengarah pada penghapusan subsidi melainkan perbaikan skema.
"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran.
Bahkan, kata Bambang, dalam dapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM Arifin tasrif pada 2023 lalu, menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum.
"Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani," pungkasnya. (Pon)
