Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait target swasembada pangan yang ditetapkan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, yaitu dalam 2-3 bulan ke depan atau akhir tahun 2025.
"Bagi kami, persoalan utama pertanian nasional bukan hanya berapa banyak beras yang dipanen, tetapi seberapa kuat fondasi ekosistem pertanian kita untuk menopang ketahanan pangan secara berkelanjutan," tegas Daniel, dalam keterangannya, Kamis (16/10).
Meski mengapresiasi kenaikan produksi beras nasional yang mencapai 33 juta ton tahun ini, Daniel mengingatkan bahwa banyak petani masih dibebani biaya produksi tinggi. Hal ini disebabkan oleh harga pupuk, benih unggul, dan distribusi solar subsidi yang belum merata.
Baca juga:
Kepala Bapanas Amran Janjikan Semua Pulau di Indonesia Swasembada Pangan
Politisi Fraksi PKB ini menekankan pentingnya mengatasi ketidakefisienan biaya produksi. Ia khawatir jika masalah ini tidak ditangani, daya saing produk petani Indonesia akan tergerus.
Oleh karena itu, Daniel mendesak Pemerintah untuk menyiapkan strategi substitusi impor dan memperkuat industri hulu pertanian dalam negeri. Tujuannya adalah agar ketahanan pangan Indonesia dapat berdiri mandiri.
Selain itu, data curah hujan ekstrem dan pola musim yang tidak menentu harus menjadi perhatian serius, karena perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi stabilitas produksi pangan. Daniel berpandangan bahwa adaptasi iklim di sektor pertanian menjadi kunci utama.
"Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian. Misalnya, pembangunan embung, irigasi presisi, serta varietas benih tahan kekeringan dan banjir," jelasnya.
Baca juga:
Kementan Tegaskan Stok Pupuk Cukup dan Mudah Diakses, Indonesia Makin Dekat Capai Swasembada Pangan
Terakhir, ia menyoroti masalah keberlanjutan regenerasi petani. Mengingat minat generasi muda terhadap sektor pertanian terus menurun, Daniel berharap Pemerintah dapat menyediakan insentif dan akses tanah bagi para petani muda guna mengatasi krisis tenaga kerja di sektor ini.
