Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan masih ada tantangan atas kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Hal itu disampaikan menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan I-2024 berada pada level 5,11 persen secara tahunan (yoy).
Menurut Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini, situasinya akan tergantung dengan cara pemerintah merespons situasi global saat ini, sehingga ekonomi domestik tetap bisa tumbuh dengan baik.
"Untuk kawasan ASEAN relatif lebih stabil dan terkendali, bahkan kawasan ASEAN bisa kita katakan sebagai kawasan paling prospektif dibanding kawasan lain di dunia," kata Anis dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (12/5).
Ia memprediksi beberapa negara ASEAN bisa mencapai pertumbuhan 5-6 persen. Indonesia menjadi bagian dari stabilitas dan promising pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2024 ini, walaupun bukan yang tertinggi.
Baca juga:
Jokowi ‘Endorse’ Prabowo ke Kancah Internasional, Pengamat Singgung Transisi Kekuasaan
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan kondisi ekonomi dan keuangan global sangat memengaruhi ekonomi nasional. Ia pun lantas menyinggung terpaan yang dialami dunia internasional pasca COVID-19.
"Pasca COVID-19, perekonomian global dihadapkan masalah situasi geopolitik yang eskalatif di banyak kawasan secara berbarengan, ditambah pelemahan ekonomi Cina serta kebijakan suku bunga tinggi dari The FED," ungkapnya.
Baca juga:
Istana Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo
Ia menjelaskan, Indonesia sudah merasakan tiga hal yang menjadi mimpi buruk perekonomian secara bersamaan. Deretan horor itu, antara lain, tingkat inflasi, suku bunga tinggi, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi, ditambah melemahnya nilai tukar.
"Jika hal ini tidak bisa kita antisipasi, maka dampaknya akan terasa pada sektor riil, daya beli masyarakat dan ujungnya pada pertumbuhan ekonomi yang melambat," jelas dia.
Baca juga:
Menurut Anis, transisi kekuasaan yang berjalan baik merupakan kunci dan hal yang harus direalisasikan. Pemerintahan sebelumnya harus bisa mendelegasikan pekerjaan kepada pemerintahan baru.
Pemerintahan ke depan pun bisa menempatkan figur-figur terbaik di bidangnya dan tidak hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik, apalagi jika nantinya malah membebani dan melemahkan pemerintah sendiri.
"Saya melihat ada dua hal yang harus dibenahi Pemerintah baru, pertama, memperkuat kebijakan industri agar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Kedua, membenahi organisasi dan sistem perpajakan yang menjadi penopang penerimaan negara," tutupnya. (Pon)
