Komisi VI DPR Temukan Makanan Tanpa Label di Pasar Tebet
Ilustrasi Pasar Tradisional (Antara Foto)
MerahPutih, Bisnis-Anggota Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan ke pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan untuk memantau stok bahan pokok dan harga-harga jelang Ramadan. Temuan di lapangan, terdapat pedagang kue yang tidak memasang label pada kemasan.
Tim yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir dan Wakil Ketua Heri Gunawan, sempat singgah di pedagang makanan. Banyak kue pasar yang dikemas dalam plastik tak memiliki label informasi kandungan dan masa berlaku.
"Pembuatan label kandungan dan masa berlaku makanan sangat penting untuk menjamin kelayakan konsumsi makanan yang dijual. Untuk pembuatan label tidak ada pungutan biaya apa pun," kata Achmad kepada para pedagang, di Jakarta, Kamis (11/6).
Para anggota Komisi VI menyayangkan kurangnya sosialisasi pemerintah atas aturan labelisasi produk makanan dan minuman yang dijual di pasar-pasar tradisional.
Temuan ini mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah atas beredarnya jajanan pasar berupa kue kemasan tanpa label.
Selain sidak ke pedagang kue, anggota Komisi VI DPR juga mengecek harga beberapa komoditas, semisal tempe, beras pandan wangi, dan ikan.
Selain Hafisz Tohir dan Heri Gunawan, tim Komisi VI DPR yang ikut berkunjung ke pasar Tebet Timur adalah Tina Nur Alam (F-PAN), Endang Srikarti Handayani (F-PG), Siti Mukaromah (F-PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Khlimi (F Gerindra) dan M. Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan).
Baca Juga:
Bulog Kembali Menjadi Penyangga Harga Sembako
BBM Turun, Sembako Tetap Mahal
Aneh, Telur Ayam Overstock Harga Malah Naik
Bagikan
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif