Komisi IX DPR Kecam Tindak Kekerasan Seksual Dokter PPDS di Bandung, Minta Unpad dan RSHS Perkuat Sistem Pengawasan
Menurut Nihayatul, kasus ini menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan perlindungan pasien di rumah sakit pendidikan. (foto: Istockphoto)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengecam tindakan kekerasan seksual oleh seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.
Kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip pelayanan kesehatan yang aman dan beretika.
Menurut Nihayatul, kasus ini menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan perlindungan pasien di rumah sakit pendidikan.
"Kasus ini mencerminkan kegagalan dalam sistem pengawasan, pendidikan, dan perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit pendidikan, dan perlu ditanggapi secara menyeluruh dan sistemik," ujarnya di Jakarta, seperti dikutip Antara (10/4).
Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan tindakan disipliner terhadap tenaga medis yang terlibat.
Baca juga:
Keluarga Pasien Alami Kekerasan Seksual, Unpad Keluarkan Dokter PPDS
Selain itu, Universitas Padjadjaran dan RSHS Bandung didorong untuk memperkuat sistem pelaporan dan perlindungan korban.
Nihayatul juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis, hukum, dan kesehatan bagi korban, sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan. Ia mendesak agar gelar dokter pelaku kekerasan seksual dicabut.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menahan dokter berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di RSHS Bandung.
Pasien dibius oleh pelaku lalu diperkosa. Pasien menyadari perkosaan setelah sadar dari pembiusan.
Polisi mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada pelaku, yang kini menjadi tersangka dalam kasus ini. (*)
Baca juga:
Polisi Yakin Ada Banyak Korban Perkosaan oleh Dokter di RSHS Bandung, Minta Segera Lapor
Bagikan
Hendaru Tri Hanggoro
Berita Terkait
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba