Komisi IX DPR Kecam Tindak Kekerasan Seksual Dokter PPDS di Bandung, Minta Unpad dan RSHS Perkuat Sistem Pengawasan

Menurut Nihayatul, kasus ini menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan perlindungan pasien di rumah sakit pendidikan. (foto: Istockphoto)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengecam tindakan kekerasan seksual oleh seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.
Kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip pelayanan kesehatan yang aman dan beretika.
Menurut Nihayatul, kasus ini menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan perlindungan pasien di rumah sakit pendidikan.
"Kasus ini mencerminkan kegagalan dalam sistem pengawasan, pendidikan, dan perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit pendidikan, dan perlu ditanggapi secara menyeluruh dan sistemik," ujarnya di Jakarta, seperti dikutip Antara (10/4).
Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan tindakan disipliner terhadap tenaga medis yang terlibat.
Baca juga:
Keluarga Pasien Alami Kekerasan Seksual, Unpad Keluarkan Dokter PPDS
Selain itu, Universitas Padjadjaran dan RSHS Bandung didorong untuk memperkuat sistem pelaporan dan perlindungan korban.
Nihayatul juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis, hukum, dan kesehatan bagi korban, sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan. Ia mendesak agar gelar dokter pelaku kekerasan seksual dicabut.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menahan dokter berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di RSHS Bandung.
Pasien dibius oleh pelaku lalu diperkosa. Pasien menyadari perkosaan setelah sadar dari pembiusan.
Polisi mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada pelaku, yang kini menjadi tersangka dalam kasus ini. (*)
Baca juga:
Polisi Yakin Ada Banyak Korban Perkosaan oleh Dokter di RSHS Bandung, Minta Segera Lapor
Bagikan
Hendaru Tri Hanggoro
Berita Terkait
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal

Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026

BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi

Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan

DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat

Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
