Komisi IV DPR Pertanyakan Usulan Anggaran Rp 2 Triliun untuk Penanganan PMK
Andika Pratama - Senin, 13 Juni 2022
Tim kesehatan hewan di Kabupaten Bangka melakukan pengawasan sapi suspek PMK (ANTARA/Kasmono)
MerahPutih.com - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pertanian tahun 2023, Senin (13/6).
Dalam raker tersebut, Ketua Komisi IV DPR, Sudin mempertanyakan usulan penambahan anggaran yang pernah disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Juga
Pasalnya, hingga saat ini belum tergambarkan secara rinci kegiatan dan program Kementerian Pertanian, salah satunya tambahan anggaran untuk penanganan penyakit mulut dan kaki (PMK).
"Waktu lalu teman-teman ada yang usul tambahan untuk penanganan PMK Rp 2 triliun, tapi saya dengan pimpinan lain saya tolak," kata Sudin.
Baca Juga
Cegah Wabah PMK, Pemprov DKI Setop Menerima Hewan Kurban Mulai 24 Juni
Sudin menegaskan, berapa pun anggaran yang diajukan dalam rangka penanganan PMK akan disetujui oleh DPR.
"Jangankan Rp 2 triliun, Rp 4 triliun kami setujui, Rp 10 triliun kami setujui. Tapi dengan catatan harus ada rinciannya,” tegas dia.
Namun, lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, dengan catatan rincian program dan kegiatan telah disusun Kementan secara detail.
"Jangan tiba-tiba penambahan PMK Rp 2 triliun. Enak benar kami memberikan cek kosong kepada pemerintah. Karena kalau terjadi apa-apa kami berlima pimpinan yang kena masalah," pungkas Sudin. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
KPK Dalami TPPU Syahrul Yasin Limpo, Temuan Aliran Dana Menguak Kasus Baru di Kementan
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Mentan Amran Lakukan Inspeksi Harga Sembako di Pasar Legi Solo, Tegaskan jangan Politisasi Sektor Pangan
