Komisi IV Dorong DPR Bentuk Pansus Pagar Laut


Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memasang spanduk berwarna merah di titik pemagaran laut 30,16 km di Tangerang
MerahPutih.com - Komisi IV DPR RI mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas persoalan pagar laut, di Kabupaten Tangerang, Banten.
Anggota Komisi IV DPR Slamet mengatakan, Pansus diperlukan seiring dengan terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pagar laut Tangerang tersebut.
“Kita akan panggil dulu Menteri untuk tahu sejauh mana duduk persoalannya. Kalau nanti ditemukan terbit izin HGB, sertifikat keluar, maka (pembahasan) ini kan sudah lintas komisi," kata Slamet dikutip Kamis (23/1).
Diketahui, Komisi IV akan menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis (23/1) hari ini.
Baca juga:
Pemerintah Bakal Kenakan Denda ke Pemilik Pagar Laut Tangerang Rp 18 Juta per Kilometer
"Oleh karena itu kita akan kaji dulu secara mendalam, kalau memang tidak mampu secara official Komisi IV maka kita akan dorong nantinya untuk menjadi Pansus,” imbuh Slamet
Slamet menyampaikan setelah melakukan sidak di lokasi pagar laut, dan pembicaraan dengan kementerian terkait, Komisi IV juga akan memberikan rekomendasi sehingga bisa diangkat lebih lanjut dalam bentuk Pansus.
“Karena kalau ingin menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, harus dibentuk Pansus dan kami melihat bahwa semangat Presiden untuk menegakkan hukum atas pelanggaran ini sangat kuat," ujarnya.
Baca juga:
Waktunya BPN Bersih-Bersih, Pecat dan Penjarakan Oknum Penerbit HGB Pagar Laut
"Sehingga kami khususnya Komisi IV akan memberikan support dan dukungan terhadap proses ini,” sambung Slamet.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, Komisi IV juga akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para nelayan yang terdampak.
"Kita akan kawal terus dan berkomunikasi bahkan dalam waktu dekat tadi saya sudah komunikasi dengan Ibu Ketua akan kita panggil RDPU dengan para nelayan," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat

Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR](https://img.merahputih.com/media/a0/ff/d7/a0ffd7ac2cb35dbb7a0dcb13d5aba36f_182x135.jpeg)
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
