Komisi III Minta Ganjar Turun Tangan Atasi Kekerasan di Desa Wadas

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Februari 2022
Komisi III Minta Ganjar Turun Tangan Atasi Kekerasan di Desa Wadas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui sejumlah warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Rabu (9/2). ANTARA/HO-Tangkapan layar video Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR mengecam dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Anggota Komisi III Hinca Panjaitan mengatakan, Ganjar Pranowo harus bisa membuat rakyatnya tenang dan aparat keamanan tidak mengambil tindakan yang berlebihan.

“Ganjar, harus bisa tenangkan rakyatnya dengan memberikan penjelasan sejelas dan seterang mungkin,” kata Hinca kepada wartawan, Rabu (9/2).

Baca Juga:

YLBHI Sebut Polisi Lakukan Sweeping ke Rumah Warga Wadas

Menurut Hinca, posisi Ganjar sangat strategis untuk memastikan proses pengukuran tanah di Desa Wadas tanpa kekerasan dan mengedepankan dialog.

Karena itu, politikus Partai Demokrat ini menilai, belum terlambat bagi Ganjar untuk memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang terjadi.

“Dia (Ganjar) bertanggung jawab sebagai Jateng 1 memberikan penjelasan agar tidak timbul dampak yang lebih luas, apa sebenarnya yang terjadi,” ujarnya.

Baca Juga:

Jatuh Dari Sepeda, Ganjar Pranowo Dirawat di Rumah Sakit

Tak hanya Ganjar, kata Hinca, Mabes Polri juga harus menjelaskan ke publik apa sebenarnya yang terjadi sampai adanya aksi kekerasan dan penangkapan terhadap warga. Pasalnya, tindakan aparat keamanan sudah berlebihan yang membuat rakyat Desa Wadas panik dan ketakutan.

“Ini sudah berlebihan. Jadinya kesan yang timbul di masyarakat jadi tak nyaman. Padahal harusnya kan tidak begitu. Tidak ada alasan yang cukup untuk menurunkan tim gabungan. Karena itu sekali lagi harus dijelaskan seterang-terangnya ke publik, apa sebenarnya yang terjadi,” tutup Hinca. (Pon)

Baca Juga:

Elite PDIP Angkat Bicara Terkait Duet Ganjar-Puan

#Ganjar Pranowo #Komisi III DPR #Tindak Kekerasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Tindakan tersebut dinilai merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diusut hingga ke akar permasalahannya.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Indonesia
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Anggota Komisi III DPR RI menilai materi stand-up comedy Mens Rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono wajar dalam demokrasi dan tak perlu dibawa ke ranah hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Kakek Masir, 71, ialah terdakwa pencurian lima burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan di Sekolah
70 anak di 19 provinsi kini terpapar konten kekerasan. Pemerintah pun akan menyiapkan aturan perlindungan di sekolah.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan di Sekolah
Indonesia
RDPU Komisi III DPR, Pakar: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sah Secara UUD
Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menegaskan penempatan Polri di bawah Presiden memiliki dasar konstitusional kuat dan tidak melanggar UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
RDPU Komisi III DPR, Pakar: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sah Secara UUD
Bagikan