Komisi III Minta Ganjar Turun Tangan Atasi Kekerasan di Desa Wadas
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui sejumlah warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Rabu (9/2). ANTARA/HO-Tangkapan layar video Humas Pemprov Jateng
MerahPutih.com - Komisi III DPR mengecam dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Anggota Komisi III Hinca Panjaitan mengatakan, Ganjar Pranowo harus bisa membuat rakyatnya tenang dan aparat keamanan tidak mengambil tindakan yang berlebihan.
“Ganjar, harus bisa tenangkan rakyatnya dengan memberikan penjelasan sejelas dan seterang mungkin,” kata Hinca kepada wartawan, Rabu (9/2).
Baca Juga:
YLBHI Sebut Polisi Lakukan Sweeping ke Rumah Warga Wadas
Menurut Hinca, posisi Ganjar sangat strategis untuk memastikan proses pengukuran tanah di Desa Wadas tanpa kekerasan dan mengedepankan dialog.
Karena itu, politikus Partai Demokrat ini menilai, belum terlambat bagi Ganjar untuk memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang terjadi.
“Dia (Ganjar) bertanggung jawab sebagai Jateng 1 memberikan penjelasan agar tidak timbul dampak yang lebih luas, apa sebenarnya yang terjadi,” ujarnya.
Baca Juga:
Jatuh Dari Sepeda, Ganjar Pranowo Dirawat di Rumah Sakit
Tak hanya Ganjar, kata Hinca, Mabes Polri juga harus menjelaskan ke publik apa sebenarnya yang terjadi sampai adanya aksi kekerasan dan penangkapan terhadap warga. Pasalnya, tindakan aparat keamanan sudah berlebihan yang membuat rakyat Desa Wadas panik dan ketakutan.
“Ini sudah berlebihan. Jadinya kesan yang timbul di masyarakat jadi tak nyaman. Padahal harusnya kan tidak begitu. Tidak ada alasan yang cukup untuk menurunkan tim gabungan. Karena itu sekali lagi harus dijelaskan seterang-terangnya ke publik, apa sebenarnya yang terjadi,” tutup Hinca. (Pon)
Baca Juga:
Elite PDIP Angkat Bicara Terkait Duet Ganjar-Puan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan di Sekolah
RDPU Komisi III DPR, Pakar: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sah Secara UUD