Komisi III Minta Ganjar Turun Tangan Atasi Kekerasan di Desa Wadas

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Februari 2022
Komisi III Minta Ganjar Turun Tangan Atasi Kekerasan di Desa Wadas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui sejumlah warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Rabu (9/2). ANTARA/HO-Tangkapan layar video Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR mengecam dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Anggota Komisi III Hinca Panjaitan mengatakan, Ganjar Pranowo harus bisa membuat rakyatnya tenang dan aparat keamanan tidak mengambil tindakan yang berlebihan.

“Ganjar, harus bisa tenangkan rakyatnya dengan memberikan penjelasan sejelas dan seterang mungkin,” kata Hinca kepada wartawan, Rabu (9/2).

Baca Juga:

YLBHI Sebut Polisi Lakukan Sweeping ke Rumah Warga Wadas

Menurut Hinca, posisi Ganjar sangat strategis untuk memastikan proses pengukuran tanah di Desa Wadas tanpa kekerasan dan mengedepankan dialog.

Karena itu, politikus Partai Demokrat ini menilai, belum terlambat bagi Ganjar untuk memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang terjadi.

“Dia (Ganjar) bertanggung jawab sebagai Jateng 1 memberikan penjelasan agar tidak timbul dampak yang lebih luas, apa sebenarnya yang terjadi,” ujarnya.

Baca Juga:

Jatuh Dari Sepeda, Ganjar Pranowo Dirawat di Rumah Sakit

Tak hanya Ganjar, kata Hinca, Mabes Polri juga harus menjelaskan ke publik apa sebenarnya yang terjadi sampai adanya aksi kekerasan dan penangkapan terhadap warga. Pasalnya, tindakan aparat keamanan sudah berlebihan yang membuat rakyat Desa Wadas panik dan ketakutan.

“Ini sudah berlebihan. Jadinya kesan yang timbul di masyarakat jadi tak nyaman. Padahal harusnya kan tidak begitu. Tidak ada alasan yang cukup untuk menurunkan tim gabungan. Karena itu sekali lagi harus dijelaskan seterang-terangnya ke publik, apa sebenarnya yang terjadi,” tutup Hinca. (Pon)

Baca Juga:

Elite PDIP Angkat Bicara Terkait Duet Ganjar-Puan

#Ganjar Pranowo #Komisi III DPR #Tindak Kekerasan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Ganjar Pranowo Datang, Lagu 'Flabomora' Berkumandang di NTT
Para ibu setempat melantukan lirik lagu yang menyentuh hati, nada senduh dan teduh menenangkan perasaan.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Ganjar Pranowo Datang, Lagu 'Flabomora' Berkumandang di NTT
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Bagikan