Komisi III DPR Ragu Pimpinan KPK Bisa Terpilih Rabu 16 Desember

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 16 Desember 2015
Komisi III DPR Ragu Pimpinan KPK Bisa Terpilih Rabu 16 Desember

Pimpinan Komisi III DPR saat menggelar uji kelayakan Capim KPK di Gedung Parlemen, Selasa (15/12) (Foto: ANTARA Foto/Hafidz Mubarak)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Komisi III DPR RI meragukan bisa mengakhiri fit and proper test dan segera memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok (16/12).

Sebelumnya, seperti yang telah terjadwal, Komisi III akan memilih pimpinan KPK, Rabu (16/12), setelah melalui serangkaian kegiatan pemilihan sejak tanggal 2 Desember 2015.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengatakan Komisi III akan berusaha menuntaskan pemilihan Capim KPK besok (16/12).

"Saya rasa belum bisa, tunggu saja, yang jelas sebelum paripurna sudah ada nama," ujar Benny K Harman kepada awak media, usai fit and propertest, di DPR RI, Selasa (15/12).

Terkait hal itu, Politisi Partai Demokrat itu mengatakan akan ada sekira 5 orang pimpinan KPK yang terpilih dari 10 orang Capim.

"Saya rasa kemungkinan skenarionya bisa 5 diterima," tuntasnya.(fdi)

BACA JUGA:

  1. Capim KPK: Penyadapan Harus Izin, No Problem
  2. Capim KPK Surya Tjandra: KPK Jangan Dibawa Main Politik
  3. Capim KPK Saut Situmorang Belum Bayar Pajak Mobil?
  4. Capim KPK Sujanarko Komentari Kasus Papa Minta Saham
  5. Capim KPK Alexander Enggan Bongkar Kasus BLBI dan Century
#Benny K Harman #Komisi III DPR #Capim KPK #Seleksi Pimpinan KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kecam Kasus Penyekapan dan Penyiksaan Wanita di Bandung, Minta Pelaku Dihukum Berat
Komisi III DPR RI mengecam keras kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Bandung. Pelaku pun harus dihukum berat.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kecam Kasus Penyekapan dan Penyiksaan Wanita di Bandung, Minta Pelaku Dihukum Berat
Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Bagikan