Komisi III DPR Minta Polisi Tidak Arogan Saat Tertibkan Super Car

Eddy FloEddy Flo - Senin, 16 Desember 2019
 Komisi III DPR Minta Polisi Tidak Arogan Saat Tertibkan Super Car

Anggota DPR Ahmad Sahroni (Foto: screenshot youtube.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kepolisian belakangan mulai gencar menertibkan mobil mewah atau super car yang tidak memiliki kelengkapan administrasi atau lalai membayar pajak.

Menanggapi langkah penegakan hukum oleh Polri, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian untuk tidak arogan dan serampangan dalam melakukan penertiban super car.

Baca Juga:

Banyak Pemilik Mobil Mewah Gunakan Identitas Orang Lain, KPK: Bisa Dipidana

"Penegakan hukum terhadap penggelapan ataupun pidana lainnya silakan, tapi lakukan sesuai prosedur," kata Sahroni, di Jakarta, Minggu (15/12).

Lebih lanjut, Sahroni mengatakan hal itu menyusul informasi yang diterimanya dari salah seorang anggota klub pemilik super car yang menyebutkan aparat kepolisian dari Polda Jatim memasuki hunian pribadi tanpa seizin pemilik rumah dan tanpa disertai surat penggeledahan.

Ilustrasi super car Lamborghini
Super Car Lamborghini Huracan (Foto: Worldcarfans)

Aparat kepolisian dalam upaya menelusuri keberadaan super car yang belakangan diketahui memiliki dokumen kepemilikan dengan pembuktian STNK di Malang itu dinilai sebagai bentuk arogansi Polda Jatim.

Dalam informasi tersebut, kata Sahroni, pemilik super car tengah berada di Jepang dan kaget mengetahui kendaraan miliknya akan dibawa paksa ke Polda Jatim oleh personel reserse dan lalu lintas yang datang ke rumahnya, meski telah dilengkapi STNK. Super car tersebut akhirnya gagal dibawa setelah terjadi perdebatan.

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem itu menilai ada dua dugaan pelanggaran dilakukan personel Polda Jatim dalam peristiwa ini.

"Yang pertama adalah memasuki properti tanpa pengetahuan pemilik rumah dan tanpa dilengkapi surat penggeledahan," kata Sahroni.

Kedua, kendaraan tersebut dilengkapi STNK yang artinya bukan mobil selundupan. Setelah diperlihatkan STNK malah personel Polda Jatim mau membawa mobil super car tersebut ke Polda Jatim.

"Perilaku ini tidak baik dan tidak layak dipertontonkan kepada masyarakat," kata Sahroni.

Sahroni yang saat ini menjabat sebagai Presiden Brotherhood Club Indonesia dan Presiden Tesla Club Indonesia mengingatkan Polri tidak bersikap apatis terhadap para pemilik super car.

Bendahara Umum Nasdem ini sebagaimana dilansir Antara mengatakan para pemilik super car yang tercatat sebagai anggota klub selalu diingatkan akan pentingnya kelengkapan dokumen kendaraan bahkan pembayaran pajak.

Baca Juga:

Mobil Mewah Nunggak Pajak Bakal Dipasangi 'Segel'

"Jangan karena melihat ada super car kemudian menduga hasil selundupan. Selidiki terlebih dahulu sebelum bertindak," kata Sahroni.

Sebelumnya diberitakan media massa, Polda Jatim tengah gencar membidik mobil-mobil mewah yang tak taat administrasi. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menjelaskan diamankannya mobil-mobil mewah tersebut terkait penyelidikan dokumen resmi kendaraan mewah.(*)

Baca Juga:

Ribuan Mobil Mewah di Atas Rp1 Miliar Nunggak Pajak

#Komisi III DPR #Partai Nasdem #Mobil Mewah #Lamborghini
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Indonesia
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri guna menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Jalan Mulus Suyudi Gantikan Kapolri Listyo Sigit: Supres Masuk Kemarin, Hari Ini Lolos Tes Komisi III
Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam fit and proper test.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Jalan Mulus Suyudi Gantikan Kapolri Listyo Sigit: Supres Masuk Kemarin, Hari Ini Lolos Tes Komisi III
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Tekno
Supercar Listrik China Makin Agresif, CEO Lamborghini Tak Khawatir
CEO Lamborghini Stephan Winkelmann mengaku tidak merasa terancam dengan perkembangan supercar China yang semakin pesat.
Yusuf Abdillah - Rabu, 26 Agustus 2026
Supercar Listrik China Makin Agresif, CEO Lamborghini Tak Khawatir
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Bagikan