Komisi III DPR Minta Polisi Tidak Arogan Saat Tertibkan Super Car

Eddy FloEddy Flo - Senin, 16 Desember 2019
 Komisi III DPR Minta Polisi Tidak Arogan Saat Tertibkan Super Car

Anggota DPR Ahmad Sahroni (Foto: screenshot youtube.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kepolisian belakangan mulai gencar menertibkan mobil mewah atau super car yang tidak memiliki kelengkapan administrasi atau lalai membayar pajak.

Menanggapi langkah penegakan hukum oleh Polri, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian untuk tidak arogan dan serampangan dalam melakukan penertiban super car.

Baca Juga:

Banyak Pemilik Mobil Mewah Gunakan Identitas Orang Lain, KPK: Bisa Dipidana

"Penegakan hukum terhadap penggelapan ataupun pidana lainnya silakan, tapi lakukan sesuai prosedur," kata Sahroni, di Jakarta, Minggu (15/12).

Lebih lanjut, Sahroni mengatakan hal itu menyusul informasi yang diterimanya dari salah seorang anggota klub pemilik super car yang menyebutkan aparat kepolisian dari Polda Jatim memasuki hunian pribadi tanpa seizin pemilik rumah dan tanpa disertai surat penggeledahan.

Ilustrasi super car Lamborghini
Super Car Lamborghini Huracan (Foto: Worldcarfans)

Aparat kepolisian dalam upaya menelusuri keberadaan super car yang belakangan diketahui memiliki dokumen kepemilikan dengan pembuktian STNK di Malang itu dinilai sebagai bentuk arogansi Polda Jatim.

Dalam informasi tersebut, kata Sahroni, pemilik super car tengah berada di Jepang dan kaget mengetahui kendaraan miliknya akan dibawa paksa ke Polda Jatim oleh personel reserse dan lalu lintas yang datang ke rumahnya, meski telah dilengkapi STNK. Super car tersebut akhirnya gagal dibawa setelah terjadi perdebatan.

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem itu menilai ada dua dugaan pelanggaran dilakukan personel Polda Jatim dalam peristiwa ini.

"Yang pertama adalah memasuki properti tanpa pengetahuan pemilik rumah dan tanpa dilengkapi surat penggeledahan," kata Sahroni.

Kedua, kendaraan tersebut dilengkapi STNK yang artinya bukan mobil selundupan. Setelah diperlihatkan STNK malah personel Polda Jatim mau membawa mobil super car tersebut ke Polda Jatim.

"Perilaku ini tidak baik dan tidak layak dipertontonkan kepada masyarakat," kata Sahroni.

Sahroni yang saat ini menjabat sebagai Presiden Brotherhood Club Indonesia dan Presiden Tesla Club Indonesia mengingatkan Polri tidak bersikap apatis terhadap para pemilik super car.

Bendahara Umum Nasdem ini sebagaimana dilansir Antara mengatakan para pemilik super car yang tercatat sebagai anggota klub selalu diingatkan akan pentingnya kelengkapan dokumen kendaraan bahkan pembayaran pajak.

Baca Juga:

Mobil Mewah Nunggak Pajak Bakal Dipasangi 'Segel'

"Jangan karena melihat ada super car kemudian menduga hasil selundupan. Selidiki terlebih dahulu sebelum bertindak," kata Sahroni.

Sebelumnya diberitakan media massa, Polda Jatim tengah gencar membidik mobil-mobil mewah yang tak taat administrasi. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menjelaskan diamankannya mobil-mobil mewah tersebut terkait penyelidikan dokumen resmi kendaraan mewah.(*)

Baca Juga:

Ribuan Mobil Mewah di Atas Rp1 Miliar Nunggak Pajak

#Komisi III DPR #Partai Nasdem #Mobil Mewah #Lamborghini
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - 38 menit lalu
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Indonesia
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan tidak ada surat presiden terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Indonesia
Komisi III DPR Minta Polri, KP2MI, dan Imigrasi Perkuat Pemberantasan TPPO
Praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal masih menjadi ancaman serius yang harus ditangani secara menyeluruh. 

Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Komisi III DPR Minta Polri, KP2MI, dan Imigrasi Perkuat Pemberantasan TPPO
Indonesia
Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Anggota Polres Tangsel dalam Kasus Narkoba
Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan menjadi perhatian Komisi III DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Juli 2026
Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Anggota Polres Tangsel dalam Kasus Narkoba
Bagikan