Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Sindikat Perdagangan Bayi Lintas Negara

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Sindikat Perdagangan Bayi Lintas Negara

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras praktik perdagangan bayi lintas negara yang baru-baru ini terungkap. Dia meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.

Hingga saat ini, sebanyak 24 bayi diketahui telah dijual ke Singapura. Kasus ini terbongkar setelah Polda Jawa Barat berhasil menangkap 12 pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan bayi tersebut. Aparat kepolisian kini tengah mendalami lebih lanjut jaringan yang diduga beroperasi secara sistematis dan terorganisir, baik di dalam negeri maupun lintas negara.

"Perdagangan bayi adalah pelanggaran hukum yang sangat berat dan tidak berperikemanusiaan. Ini tidak hanya mencederai moral bangsa, tapi juga melanggar hak dasar anak-anak sebagai manusia yang harus dilindungi negara," tegas Abdullah dalam keterangannya, Rabu (16/7).

Baca juga:

Twist Ending ‘Squid Game 3’ Jadi Perdebatan, Sutradara Ungkap Kemunculan Bayi bukan Rencana Awal

Larangan perdagangan bayi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76F UU 35/2014 secara tegas melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah VI ini meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk menelusuri aliran dana, jaringan internasional yang terlibat, serta kemungkinan adanya keterlibatan oknum dari institusi tertentu.

"Negara tidak boleh kalah dengan sindikat-sindikat kejahatan kemanusiaan semacam ini. Kami di DPR akan mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam praktik menjijikkan ini," lanjutnya.

Abdulllah juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan instansi terkait untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap perlindungan anak, serta memberikan pemulihan dan pendampingan psikologis bagi para korban.

Baca juga:

Dokter Tekankan Pentingnya Gaya Hidup Sehat untuk Program Bayi Tabung

"Anak-anak adalah masa depan bangsa. Tidak boleh ada satu pun dari mereka yang menjadi komoditas perdagangan," tutupnya.

Seperti diberitakan, pengungkapan kasus perdagangan bayi itu berawal dari laporan salah satu orangtua terkait dugaan penculikan anak. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya mengungkap jaringan perdagangan bayi.

Bayi-bayi yang dijual ke Singapura masih berusia dua hingga tiga bulan. Bayi dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung kesepakatan antara pelaku dan ibu kandung bayi. Harganya kisaran dari ibu kandungnya antara Rp 11 juta sampai Rp 16 juta. (Pon)

#Bayi #Akun Jual Beli Bayi #Bayi Malang #DPR #DPR RI #TPPO
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - 34 menit lalu
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
Sindikat Perdagangan Orang Incar Mantan Anggota TNI dan Polri, Ajak Gabung Tentara Bayaran di Rusia
Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus tentara bayaran Rusia mulai dari mantan anggota TNI dan Polri.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Sindikat Perdagangan Orang Incar Mantan Anggota TNI dan Polri, Ajak Gabung Tentara Bayaran di Rusia
Bagikan