Komisi D Pangkas Anggaran Trotoar Anak Buah Anies Jadi Rp1 Triliun

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 12 November 2019
 Komisi D Pangkas Anggaran Trotoar Anak Buah Anies Jadi Rp1 Triliun

Rapat antara Dinas Bina Marga DKI dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi D DPRD DKI Jakarta memangkas usulan anggaran pembangunan trotoar sebesar Rp 204 miliar dari Rp1,2 triliun dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Artinya pengadaan anggaran penataan trotoar yang diusulkan Dinas Bina Marga menjadi Rp1 triliun. Pemangkasan itu diputus Komisi D saat rapat pembahasan KUA-PPAS dengan Dinas Bina Marga.

Baca Juga:

Dinas Bina Marga DKI Buka Suara Terkait Trotoar di Tengah Jalan Kalimalang

"Karena diminta efisiensi, anggaran dikurangi, sehingga pembangunan trotoar menjadi sekitar Rp1 triliun," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugraha di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah pangkas anggaran Bina Marga
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah (MP/Asropih)

Dengan adanya pemangkasan ini, lanjut Hari, pihaknya menunda pengerjaan trotoar di tiga ruas jalan, yakni Jalan Letjen Suprapto dan Jalan Kebon Sirih yang masuk dalam pengerjaan paket satu, serta Jalan Balap Sepeda di paket dua.

"Karena anggaran kita efisiensi, sehingga paket satu dikurangi sekitar Rp150 miliar. Kemudian kalau paket dua dikurangi Rp50 miliar. Pengerjaan di jalan itu kita hold dulu," tutur dia.

Pertimbangan Hari memilih menunda pembangunan beberapa trotoar di jalan tersebut karena tahun depan akan ada pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang melewati jalan tersebut.

Ia juga memastikan, dengan pemangkasan itu target panjang ruas trotoar yang dibangun otomatis berkurang, yakni dari 103 kilometer menjadi 95 kilometer.

Baca Juga:

Ini Alasan Pemprov DKI Tebang Pohon di Kawasan Cikini

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menyampaikan alasan memotong usulan anggaran itu karena anggaran trotoar sendiri memakan porsi 35 persen dari total rencana kerja Dinas Bina Marga.
Padahal, saat ini pemerintah tengah mengalami defisit, yang memerlukan efisiensi anggaran sana-sini.

"Ini anggaran yang memang lumayan banyak. Sedangkan di dinas itu anggaran totalnya hanya 3 T sekian. Berarti kalo digabung sama sudin berarti kan luar biasa banyak," pungkas Ida Mahmudah.(Asp)

Baca Juga:

Revitalisasi Trotoar Cikini-Kramat Habiskan Rp75 M, Intip Hasilnya!

#Komisi D DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #APBD DKI #Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
JITEX 2026 akan berlangsung pada 16–19 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
Yusuf Abdillah - Selasa, 01 September 2026
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Bagikan