Komisi C Desak Pemprov DKI Pangkas Anggaran Lahan RTH Bernilai Ratusan Miliar

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 17 Mei 2020
 Komisi C Desak Pemprov DKI Pangkas Anggaran Lahan RTH Bernilai Ratusan Miliar

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter (Foto: Dok Nasdem DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi C Bidang Keuangan, Jupiter mempertanyakan soal pengadaan anggaran untuk pembelian lahan ruang terbuka hijau (RTH) di APBD 2020. Padahal, beberapa anggaran lain telah dipangkas dan dialihkan untuk penanganan corona.

Ada dua SKPD yang memasukan anggaran pengadaan lahan untuk RTH yakni Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sekitar Rp374 miliar. Memang, ada pengurangan anggaran sekitar hampir Rp26 miliar dari total pagu anggaran awal sebesar Rp400 miliar.

Baca Juga:

LSI Denny JA Sarankan DKI Jakarta dan Bali Bisa Lakukan Relaksasi PSBB

Kemudian Dinas Bina Marga pembelian lahan sebesar Rp346 miliar. Anggaran itu juga dikurangi sekitar Rp230 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp4577 miliar.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Jupiter
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem, Jupiter (MP/Asropih)

Harusnya, kata Jupiter, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tak perlu lagi membeli lahan di tahun ini. Sebab hampir tiap tahun SKPD tersebut kerap membeli lahan, namun penggunaannya belum dimaksimalkan.

"Jika pembelian tanah ini untuk kepentingan COVID-19, tidak ada masalah. Tapi kan sekarang ini ada kepentingan yang lebih besar daripada pembelian tanah untuk RTH. Saya khawatir sekali jika nanti akan banyak dana-dana yang seharusnya untuk masyarakat kecil, malah tidak terakomodir dengan baik," ujar Jupiter di Jakarta, Minggu (17/5).

Baca Juga:

Jangan Mimpi Virus Corona Akan Hilang Dalam Waktu Dekat Ini

Dengan begitu, lanjut Jupiter, dalam rapat pembahasan perubahan anggaran berikutnya, pihaknya akan meminta Pemprov DKI untuk memangkas kedua pagu anggaran yang totalnya mencapai lebih dari Rp700 miliar tersebut.

"Kita tidak ingin kecolongan. Makanya, nanti semua anggaran yang diketok dalam anggaran perubahan 2020 kami akan lebih teliti. Kami akan perjuangkan anggaran (pembelian lahan) ini untuk dinolkan dan betul-betul dianggarkan untuk yang lebih bermanfaatkan," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

DPRD Tuntut Kewajiban Pemprov DKI Bayar TKD Tenaga Medis Secara Penuh

#DPRD DKI Jakarta #Komisi C DPRD DKI #Pemprov DKI #Pembebasan Lahan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan