Komisi C Desak Pemprov DKI Pangkas Anggaran Lahan RTH Bernilai Ratusan Miliar
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter (Foto: Dok Nasdem DKI)
MerahPutih.Com - Anggota Komisi C Bidang Keuangan, Jupiter mempertanyakan soal pengadaan anggaran untuk pembelian lahan ruang terbuka hijau (RTH) di APBD 2020. Padahal, beberapa anggaran lain telah dipangkas dan dialihkan untuk penanganan corona.
Ada dua SKPD yang memasukan anggaran pengadaan lahan untuk RTH yakni Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sekitar Rp374 miliar. Memang, ada pengurangan anggaran sekitar hampir Rp26 miliar dari total pagu anggaran awal sebesar Rp400 miliar.
Baca Juga:
LSI Denny JA Sarankan DKI Jakarta dan Bali Bisa Lakukan Relaksasi PSBB
Kemudian Dinas Bina Marga pembelian lahan sebesar Rp346 miliar. Anggaran itu juga dikurangi sekitar Rp230 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp4577 miliar.
Harusnya, kata Jupiter, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tak perlu lagi membeli lahan di tahun ini. Sebab hampir tiap tahun SKPD tersebut kerap membeli lahan, namun penggunaannya belum dimaksimalkan.
"Jika pembelian tanah ini untuk kepentingan COVID-19, tidak ada masalah. Tapi kan sekarang ini ada kepentingan yang lebih besar daripada pembelian tanah untuk RTH. Saya khawatir sekali jika nanti akan banyak dana-dana yang seharusnya untuk masyarakat kecil, malah tidak terakomodir dengan baik," ujar Jupiter di Jakarta, Minggu (17/5).
Baca Juga:
Dengan begitu, lanjut Jupiter, dalam rapat pembahasan perubahan anggaran berikutnya, pihaknya akan meminta Pemprov DKI untuk memangkas kedua pagu anggaran yang totalnya mencapai lebih dari Rp700 miliar tersebut.
"Kita tidak ingin kecolongan. Makanya, nanti semua anggaran yang diketok dalam anggaran perubahan 2020 kami akan lebih teliti. Kami akan perjuangkan anggaran (pembelian lahan) ini untuk dinolkan dan betul-betul dianggarkan untuk yang lebih bermanfaatkan," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
DPRD Tuntut Kewajiban Pemprov DKI Bayar TKD Tenaga Medis Secara Penuh
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang
TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal