Komisi C Desak Pemprov DKI Pangkas Anggaran Lahan RTH Bernilai Ratusan Miliar

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 17 Mei 2020
 Komisi C Desak Pemprov DKI Pangkas Anggaran Lahan RTH Bernilai Ratusan Miliar

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter (Foto: Dok Nasdem DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi C Bidang Keuangan, Jupiter mempertanyakan soal pengadaan anggaran untuk pembelian lahan ruang terbuka hijau (RTH) di APBD 2020. Padahal, beberapa anggaran lain telah dipangkas dan dialihkan untuk penanganan corona.

Ada dua SKPD yang memasukan anggaran pengadaan lahan untuk RTH yakni Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sekitar Rp374 miliar. Memang, ada pengurangan anggaran sekitar hampir Rp26 miliar dari total pagu anggaran awal sebesar Rp400 miliar.

Baca Juga:

LSI Denny JA Sarankan DKI Jakarta dan Bali Bisa Lakukan Relaksasi PSBB

Kemudian Dinas Bina Marga pembelian lahan sebesar Rp346 miliar. Anggaran itu juga dikurangi sekitar Rp230 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp4577 miliar.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Jupiter
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem, Jupiter (MP/Asropih)

Harusnya, kata Jupiter, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tak perlu lagi membeli lahan di tahun ini. Sebab hampir tiap tahun SKPD tersebut kerap membeli lahan, namun penggunaannya belum dimaksimalkan.

"Jika pembelian tanah ini untuk kepentingan COVID-19, tidak ada masalah. Tapi kan sekarang ini ada kepentingan yang lebih besar daripada pembelian tanah untuk RTH. Saya khawatir sekali jika nanti akan banyak dana-dana yang seharusnya untuk masyarakat kecil, malah tidak terakomodir dengan baik," ujar Jupiter di Jakarta, Minggu (17/5).

Baca Juga:

Jangan Mimpi Virus Corona Akan Hilang Dalam Waktu Dekat Ini

Dengan begitu, lanjut Jupiter, dalam rapat pembahasan perubahan anggaran berikutnya, pihaknya akan meminta Pemprov DKI untuk memangkas kedua pagu anggaran yang totalnya mencapai lebih dari Rp700 miliar tersebut.

"Kita tidak ingin kecolongan. Makanya, nanti semua anggaran yang diketok dalam anggaran perubahan 2020 kami akan lebih teliti. Kami akan perjuangkan anggaran (pembelian lahan) ini untuk dinolkan dan betul-betul dianggarkan untuk yang lebih bermanfaatkan," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

DPRD Tuntut Kewajiban Pemprov DKI Bayar TKD Tenaga Medis Secara Penuh

#DPRD DKI Jakarta #Komisi C DPRD DKI #Pemprov DKI #Pembebasan Lahan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Indonesia
Jakarta Krisis Lahan Makam, Pemprov DKI Segera Cek Aset
Pemprov DKI mengidentifikasi aset milik daerah yang berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lahan makam di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Jakarta Krisis Lahan Makam, Pemprov DKI Segera Cek Aset
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Bagikan