Komisi C Desak Pemprov DKI Pangkas Anggaran Lahan RTH Bernilai Ratusan Miliar

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 17 Mei 2020
 Komisi C Desak Pemprov DKI Pangkas Anggaran Lahan RTH Bernilai Ratusan Miliar

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter (Foto: Dok Nasdem DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi C Bidang Keuangan, Jupiter mempertanyakan soal pengadaan anggaran untuk pembelian lahan ruang terbuka hijau (RTH) di APBD 2020. Padahal, beberapa anggaran lain telah dipangkas dan dialihkan untuk penanganan corona.

Ada dua SKPD yang memasukan anggaran pengadaan lahan untuk RTH yakni Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sekitar Rp374 miliar. Memang, ada pengurangan anggaran sekitar hampir Rp26 miliar dari total pagu anggaran awal sebesar Rp400 miliar.

Baca Juga:

LSI Denny JA Sarankan DKI Jakarta dan Bali Bisa Lakukan Relaksasi PSBB

Kemudian Dinas Bina Marga pembelian lahan sebesar Rp346 miliar. Anggaran itu juga dikurangi sekitar Rp230 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp4577 miliar.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Jupiter
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem, Jupiter (MP/Asropih)

Harusnya, kata Jupiter, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tak perlu lagi membeli lahan di tahun ini. Sebab hampir tiap tahun SKPD tersebut kerap membeli lahan, namun penggunaannya belum dimaksimalkan.

"Jika pembelian tanah ini untuk kepentingan COVID-19, tidak ada masalah. Tapi kan sekarang ini ada kepentingan yang lebih besar daripada pembelian tanah untuk RTH. Saya khawatir sekali jika nanti akan banyak dana-dana yang seharusnya untuk masyarakat kecil, malah tidak terakomodir dengan baik," ujar Jupiter di Jakarta, Minggu (17/5).

Baca Juga:

Jangan Mimpi Virus Corona Akan Hilang Dalam Waktu Dekat Ini

Dengan begitu, lanjut Jupiter, dalam rapat pembahasan perubahan anggaran berikutnya, pihaknya akan meminta Pemprov DKI untuk memangkas kedua pagu anggaran yang totalnya mencapai lebih dari Rp700 miliar tersebut.

"Kita tidak ingin kecolongan. Makanya, nanti semua anggaran yang diketok dalam anggaran perubahan 2020 kami akan lebih teliti. Kami akan perjuangkan anggaran (pembelian lahan) ini untuk dinolkan dan betul-betul dianggarkan untuk yang lebih bermanfaatkan," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

DPRD Tuntut Kewajiban Pemprov DKI Bayar TKD Tenaga Medis Secara Penuh

#DPRD DKI Jakarta #Komisi C DPRD DKI #Pemprov DKI #Pembebasan Lahan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Gaya, Ini Alasan Pramono Anung Tetap Berkostum Persija Saat Tinjau Kebakaran Terra Drone
Setelah melakukan peninjauan, Pramono memberikan bantuan biaya perawatan bagi korban luka-luka
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Bukan Gaya, Ini Alasan Pramono Anung Tetap Berkostum Persija Saat Tinjau Kebakaran Terra Drone
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya
Pemprov DKI Jakarta prioritaskan pengadaan lahan makam dalam kota sebelum kerja sama daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya
Indonesia
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Proses pembahasan UMP 2026 belum tuntas karena masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara kelompok buruh dan kelompok pengusaha
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Indonesia
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Pemprov DKI siapkan antisipasi dan anggarkan proyek NCICD lanjutan di Pluit dan Muara Angke pada 2026
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Indonesia
Antrean Horor Bantar Gebang Renggut Nyawa Sopir Truk, Nasib Beasiswa Anak Almarhum Jadi Prioritas Pemprov DKI
Dedy menegaskan bahwa jam kerja sopir truk berinisial W sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Antrean Horor Bantar Gebang Renggut Nyawa Sopir Truk, Nasib Beasiswa Anak Almarhum Jadi Prioritas Pemprov DKI
Indonesia
Setop Bilang Kebaya Cuma Buat Emak-Emak! Pemprov DKI Gencarkan Jurus Agar Anak Muda Naksir Warisan UNESCO
Pengakuan ini tidak hanya bentuk penghormatan terhadap masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Setop Bilang Kebaya Cuma Buat Emak-Emak! Pemprov DKI Gencarkan Jurus Agar Anak Muda Naksir Warisan UNESCO
Indonesia
Pramono Ambil Alih Tanggul Bocor Muara Baru Agar Jakarta Tak 'Tenggelam' Walau Bukan Tugas Pemprov DKI
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara telah bergerak cepat melaksanakan penanganan darurat di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pramono Ambil Alih Tanggul Bocor Muara Baru Agar Jakarta Tak 'Tenggelam' Walau Bukan Tugas Pemprov DKI
Indonesia
Pramono Bongkar Jam Krusial Banjir Rob Ganas yang Bakal Melanda Jakarta Besok
Ancaman banjir rob tidak hanya terbatas pada 5 atau 6 Desember 2025
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pramono Bongkar Jam Krusial Banjir Rob Ganas yang Bakal Melanda Jakarta Besok
Bagikan