Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin menilai, sidang sengketa Pemilu 2019 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) jadi kesempatan bagi lembaga hukum tertinggi itu untuk bekerja menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Din mengatakan, rakyat memang memiliki hak untuk meminta kepada MK menunaikan tugas dan tanggung jawab secara mandiri, obyektif, imparsial, dengan menjunjung tinggi prinsip menegakkan keadilan secara sejati.
"Masalah hasil Pilpres 2019 adalah masalah krusial yang harus diselesaikan dengan baik, dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Karena kalau tidak akan menimbulkan masalah baru dalam kehidupan bangsa berupa terusiknya rasa keadilan rakyat," kata Din dalam keterangannya, Sabtu (15/6).
Baca Juga: Perludem: Sulit Buktikan Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi
Ia menambahkan, tuduhan kecurangan Pemilu/Pilpres oleh salah satu pihak harus dijernihkan. Kalau tuduhan itu tidak benar maka itu akan menjadi fitnah.
"Jika dibiarkan akan menimbulkan fitnah berkelanjutan. Namun, jika tuduhan itu benar maka itu merupakan musibah, dan jika tidak diluruskan akan menjadi musibah berkepanjangan. Kita tentu tidak ingin fitnah dan musibah melanda bangsa tercinta," jelasnya.
Din juga mengajak masyarakat mengawal MK untuk bekerja sambil memastikan bahwa keadilan ditegakkan, serta fitnah atau musibah terhindarkan. Jika itu sudah ditegakkan maka adalah kewajiban rakyat untuk menerimanya dengan ikhlas dan tawakal.
"Di atas prinsip keadilan dan kebenaran ini kita ketuk hati para hakim MK untuk berbuat adil dan benar dengan senantiasa mengingat bahwa di atas mereka ada Ahkamul Hakimin, Hakim Yang Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Kuasa," tutup Din. (Knu)
