Koalisi Pilpres 2019, Fahri Hamzah: Rumit dan Tanpa Platform yang Jelas


Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: MP/Bertolomeus Papu)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras upaya koalisi sejumlah partai politik jelang Pilpres 2019. Politikus PKS ini menyatakan koalisi definitif antar parpol baru bisa terbentuk pada 9-10 Agustus mendatang.
Pasalnya, koalisi partai politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, menurut Fahri, rumit alias platform tidak jelas.
“Selain rumitnya platform juga karena tidak ada kesepakatan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review presidential threshold. Jika MK 'melahirkan’ keputusan 0 persen, maka koalisi akan bubar,” kata Fahri usai acara Netizen #NgopiBarengFahri dengan tema “Kaum Milenial, Arah Baru Indonesia” melalui siaran pers diterima, Sabtu, (14/7).

Lebih lanjut, anggota legislatif asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengaku, memiliki tesis bahwa nantinya yang muncul dipermukaan adalah poros baru (tengah) yang dilihat publik lebih dan menjadi alternatif, dari dua konflik tersebut. Sebab, kemungkinan hal itu bisa terjadi kalau presidential threshold 20 persen dibatalkan MK.
“Kalau tidak, koalisinya akan bubar. Tapi saya berfikir bahwa trend-nya akan ke arah sana (banyak calon), karena itu positif bagi perkembangan suasana pemilihan yang demokrasi,” tambah Fahri Hamzah.
Sementara itu, soal koalisi Partai Gerindra dan Demokrat, Fahri tak menampik, kalau PKS juga akan kesulitan dalam menentukan koalisi dengan Gerindra. Sebab, Gerindra memiliki kalkulasi menang atau tidak.
“Dia juga ngga mau koalisi kalau kalah. Karena ini ‘sudden death’. Artinya, kalau bisa dua poros kan, langsung kalah,” tutupnya.(Gms)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: OTT Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih, KPK Kembali Amankan Tiga Orang
Bagikan
Berita Terkait
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan

Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal

DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal

Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi

Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?

Tak Ada Presidential Threshold di Pemilu, Bamsoet: Capres Berkualitas Rendah Diprediksi bakal Muncul

Konsekuensi Penghapusan Ambang Batas Capres, Presiden Tak Punya ‘Beking’ di DPR

Presidential Threshold Dihapus, Partai Politik Harus Segera Berbenah

MK Hapus Presidential Threshold, Pemerintah dan DPR Didorong Segera Revisi UU Pemilu

DPR Jangan Bermanuver Mengingkari Putusan Penghapusan Presidential Threshold
