Koalisi Perubahan Tidak Goyah Digoyang Isu Reshuffle Menteri NasDem

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 17 Januari 2023
Koalisi Perubahan Tidak Goyah Digoyang Isu Reshuffle Menteri NasDem

Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. (Foto: Twitter)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Perubahan yang diinisiasi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem, tidak akan goyah meski mendapatkan gangguan dari pihak eksternal.

Hal itu disampaikan Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, menyikapi menteri dari Partai NasDem yang digoyang isu reshuffle kabinet.

Baca Juga:

Sekjen Gerindra Sebut Pengumuman Capres-Cawapres KIR Tunggu Koalisi Parpol Lain

"Koalisi Perubahan tidak akan goyah terhadap adanya upaya rongrongan dari oligarki. Termasuk dengan makin kencangnya isu reshuffle kabinet,” kata Syahrial kepada wartawan, Selasa (17/1).

Syahrial mengatakan, Koalisi Perubahan dibangun bukan hanya untuk mengantarkan

Demokrat agar dapat berlayar ke Pilpres 2024. Koalisi tersebut harus menghasilkan kemenangan.

Menurut Syahrial, Demokrat, NasDem dan PKS memiliki semangat yang sama. Ia menegaskan, pihak-pihak yang mencoba melemahkan terbentuknya koalisi akan mengalami kesulitan.

“Tekanan-tekanan politik yang ada dan berusaha melemahkan terbentuknya koalisi tidak akan mudah menghadapi keinginan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan,” ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi pada Akhirnya Jadi Penentu dalam Koalisi Capres

Syahrial mengklaim, elektabilitas Demokrat dan AHY yang dirilis beberapa lembaga survei kredibel merupakan hasil murni dari kerja-kerja partai dan kader.

“Elektabilitas Demokrat tidak didongkrak oleh tokoh di luar partai. Begitupun dengan terus meningkatnya elektabilitas Ketum AHY,” imbuhnya.

Sehingga, kata dia, jika Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan sebagai Capres oleh NasDem dipasangakan dengan AHY, akan menjadi sangat kuat.

"Dan sesuai dengan harapan rakyat yang menginginkan perubahan," ujarnya.

Lebih lanjut Syahrial mengatakan, dari semua tokoh yang masuk radar survei baik Capres maupun Cawapres, hanya Anies dan AHY yang merupakan simbol perubahan.

“Keduanya memiliki kekuatan elektabilitas pada masing-masing segmen sehingga saling menguatkan jika dipasangkan. Jika Anies coba dipasangkan dengan tokoh status quo, bukan Koalisi Perubahan lagi namanya,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi

#Koalisi Pilpres #Anies Baswedan #Capres 2024 #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
51,9 Persen Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet, Terutama Menteri Ekonomi dan Hukum
Penurunan tingkat kepuasan tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja kabinet.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
51,9 Persen Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet, Terutama Menteri Ekonomi dan Hukum
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Menko PMK Pratikno membantah rumor mundur dari Kabinet Merah Putih karena sakit.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Isu reshuffle kabinet kembali menguat jelang HUT RI ke-81. Komisi II DPR mengatakan, bahwa hal itu merupakan hak Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Indonesia
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Indonesia
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Fokus pemerintah hanya mengisi jabatan kosong di Kabinet seperti Wamenimipas dan Wamentan.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Bagikan