Sekjen Gerindra Sebut Pengumuman Capres-Cawapres KIR Tunggu Koalisi Parpol Lain

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 17 Januari 2023
Sekjen Gerindra Sebut Pengumuman Capres-Cawapres KIR Tunggu Koalisi Parpol Lain

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Teka-teki soal siapa bakal calon Presiden yang diusung koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum temui titik terang.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dari Koalisi Indonesia Raya (KIR) bakal menunggu keputusan koalisi lawan mengumumkan lebih dulu calonnya.

Baca Juga

Jokowi pada Akhirnya Jadi Penentu dalam Koalisi Capres

Sampai saat ini, KIR belum menentukan Prabowo Subianto atau Muhaimin Iskandar yang bakal menjadi capres-cawapres dari koalisi tersebut.

"Calon presiden dari partai lain masih belum pada deklarasi, apalagi wakil presiden," ujar Muzani di Jakarta Selatan, Senin (16/1).

Soal apakah KIR juga menunggu partai lain bergabung ke koalisi sebelum pasangan capres-cawapres diumumkan, Muzani menyebut hal itu menjadi pembahasan antara Prabowo Subianto dan Cak Imin.

"Ada kesabaran untuk memajukan nama dari koalisi Gerindra-PKB sebagai calon presiden," ujar Muzani.

Muzani mengaku sudah membaca hasil keputusan Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan oleh PKB pada akhir pekan lalu.

Salah satu hasil rekomendasi Ijtima yaitu ulama menginginkan PKB menentukan capres-cawapres sebelum bulan Ramadan atau Maret nanti. Artinya, PKB punya dua bulan untuk menentukan sosok capres dan cawapres dengan Gerindra.

Baca Juga

Pengamat Sebut Koalisi PDIP- KIB Terwujud jika Ganjar Dipasangkan dengan Airlangga di Pilpres

Muzani pun mengaku PKB belum menentukan hasil Ijtima itu secara resmi. Meski begitu, dia menegaskan Gerindra menghormati keputusan itu.

"Kami partai Gerindra menghargai atas keputusan Ijtima Ulama para kiai. Tentu itu pandangan yang buat kami penting, berharga, dan berarti," jelasnya.

Gerindra pun akan membicarakannya dengan PKB setelah HUT ke-15 mereka.

Adapun, Gerindra sendiri masih teguh ingin mendorong ketua umumnya, Prabowo Subianto, untuk jadi capres.

Sementara itu, cawapres, Muzani mengatakan Cak Imin jadi sosok yang paling banyak dibicarakan meski ada nama-nama lainnya.

"Nama-nama lain juga ada dibicarakan. Namanya kan dinamika," ujar Muzani. (Knu)

Baca Juga

PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi

#Partai Gerindra #Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani #Partai Kebangkitan Bangsa #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bagikan